Pemkab Lombok Barat Siapkan Rp60 Miliar untuk Jamin Layanan Kesehatan Warga
Lombok Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat melalui Dinas Kesehatan memastikan, layanan kesehatan masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan. Meski sebelumnya, puluhan ribu kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sempat dinonaktifkan pada akhir Januari 2026.
Pemkab bahkan menyiapkan anggaran hingga Rp60 miliar untuk menjamin akses layanan kesehatan dasar dan lanjutan bagi warga yang membutuhkan.
Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Hj. Erni Suryana menjelaskan, jumlah kepesertaan JKN yang dinonaktifkan mencapai sekitar 47 ribu jiwa dari total kepesertaan di angka 98 persen. Sementara itu, tingkat keaktifan peserta tercatat sekitar 81 persen.
“Penonaktifan ini tidak berarti masyarakat kehilangan hak layanan kesehatan. Pemerintah daerah sudah menyiapkan skema perlindungan melalui anggaran daerah,” tegas Erni kepada NTBSatu, Senin, 2 Maret 2026.
Ia menuturkan, Pemkab Lombok Barat menerapkan mekanisme reaktivasi selektif dan berbasis kebutuhan medis. Prioritas diberikan kepada warga yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit, pasien penyakit kronis, serta mereka yang membutuhkan layanan berkelanjutan seperti cuci darah.
“Begitu masyarakat benar-benar membutuhkan, cukup datang membawa administrasi kependudukan. Kami siap reaktivasi kapan saja,” ujarnya.
Reaktivasi Bisa di Puskesmas
Erni mengakui, proses reaktivasi tetap dengan penyaringan administratif, termasuk keterangan medis dan status sosial ekonomi. Langkah ini, katanya, bukan untuk mempersulit warga, melainkan menjaga agar anggaran daerah tetap berkelanjutan dan tepat sasaran.
“Kalau tidak kita jaga, anggaran bisa jebol. Akhirnya justru merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” jelasnya.
Untuk mempercepat pelayanan, Dinas Kesehatan telah mendistribusikan data lengkap peserta nonaktif by name by address ke seluruh Puskesmas di Lombok Barat. Dengan skema ini, reaktivasi dapat secara langsung di fasilitas layanan kesehatan terdekat tanpa harus menunggu proses berjenjang yang memakan waktu.
Dari sisi fiskal, Erni menyebut anggaran Rp60 miliar yang Pemkab Lombok Barat siapkan cukup untuk menopang layanan kesehatan masyarakat hingga satu tahun ke depan. Anggaran tersebut disiapkan langsung atas arahan Bupati Lombok Barat sebagai bentuk komitmen menjaga hak dasar warga.
“Kalau ingin keaktifan peserta di atas 90 persen, idealnya kita butuh sekitar Rp75 miliar. Tetapi saat ini kita maksimalkan dulu yang Rp60 miliar,” katanya.
Ia juga menenangkan masyarakat yang sempat resah akibat status kepesertaan yang tiba-tiba nonaktif, terutama mereka yang khawatir tidak bisa mengakses layanan medis mendesak.
“Untuk penyakit ringan hingga layanan darurat, insyaAllah aman. Selama masyarakat membutuhkan, pemerintah daerah siap hadir,” jelas Erni. (Zani)
