Nasib PPPK Paruh Waktu Pemprov NTB, Belum Terima Gaji Sejak Dilantik

Mataram (NTBSatu) - Terhitung setelah dilantik pada 23 Desember 2025 lalu, sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu lingkup Pemprov NTB, masih ada belum terima gaji. Padahal biasanya, pencairannya setiap awal bulan, mengikuti waktu gajian Aparatur Sipil Negara (ASN) pada umumnya. Salah seorang PPPK Paruh Waktu lingkup Pemprov NTB membenarkan itu. Ia mengaku belum menerima gaji bulan Januari dan Februari. “Sejak dilantik (PPPK Paruh Waktu), kita tidak pernah merasakan gajinya, status ASN tapi rasa kontrak,” katanya, Selasa, 10 Februari 2026. Berbeda dengan PNS dan PPPK Penuh Waktu, mereka sudah menerima gaji secara bersamaan pada awal bulan kemarin. “Nah kita paruh waktu ini belum jelas murni pegawai setengah hanya ganti baju dan diimingi NIP,” ujarnya. Ia mengaku, keterlambatan penggajian ini berdampak pada keterbutuhan sehari-harinya. Terutama untuk menunjang pekerjaannya. Misalnya, untuk kebutuhan bensin dan transportasi. “Jarak tempuh dari rumah ke kantor jauh dan pasti kebutuhan bensin motor sangat mendesak untuk mobilisasi pekerjaan setiap hari. Apalagi menjelang puasa kebutuhan banyak dan harga pasti naik,” jelasnya. Pengakuan yang sama juga pegawai Pemprov NTB lainnya sampaikan. Namun, ia mengaku tidak tahu alasan gajinya belum cair. “Terkait ini saya juga tidak tahu menahu mungkin bisa ditanyakan ke BKD Provinsi NTB dan ke BKAD Provinsi NTB karena sumber pencairannya ada di sana, tapi saya sudah tanda tangan gaji kemarin, tinggal tunggu pencairan saja,” jelasnya. Gajian, katanya, biasanya awal bulan. Namun, awal tahun seperti ini sudah menjadi hal biasa dengan keterlambatan ini. “Biasanya cepat, ini karna awal bulan Januari kan kas kosong. Januari - Februari itu mas jadi agak lama digaji,” ujarnya. Tanggapan BKAD Provinsi NTB Terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi NTB, Nursalim menyampaikan, alasan sejumlah pegawai dengan status PPPK Paruh Waktu belum terima gaji, karena data dari OPD belum masuk. “Itu kan di OPD. Kalau kita menunggu dokumennya (dari OPD). Kalau diajukan OPD kan kita bayar,” kata Nursalim. Ia mengatakan, pagu penggajian pegawai, seperti gaji pokok, tunjangan, TPP/insentif dan sebagainya berada dan dikelola di OPD terkait, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing satuan kerja. “Makanya gini tanya OPD mana yang belum dibayar, tanya OPD mana belum dibayar. Kenapa belum diajukan. Kan yang mengajukan OPD,” jelasnya. Sebagai informasi, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal resmi melantik 9.411 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, Selasa, 23 Desember 2025. Pelantikan 9.411 orang ini menambah jumlah ASN lingkup Pemprov NTB. Kini jumlahnya lebih dari 28 ribu orang. Terdiri dari 12 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sisanya, sekitar 16 ribu lebih PPPK. (*)