Mantan Kepala BPN Sumbawa Praperadilankan Kejati NTB Kasus Lahan Samota

Mataram (NTBSatu) - Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa, Subhan melawan Kejati NTB. Ia mengajukan Praperadilan atas ditetapkannya sebagai tersangka kasus pengadaan lahan Samota. Melansir laman resmi Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Subhan melayangkan gugatan praperadilan pada Jumat, 6 Februari 2026 lalu. Teregister dalam Nomor 3/Pid.Pra/2026/PN Mtr. Berkaitan dengan sah atau tidaknya penahanan. Humas PN Mataram, Kelik Trimargo membenarkan pihaknya menerima gugatan praperadilan pria yang kini menjabat Kepala BPN Lombok Tengah itu. Sidang perdana berlangsung Kamis, 19 Februari 2026 mendatang di Ruang Sidang Chandra. "Iya betul sudah masuk praperadilan atas nama Subhan," katanya kepada NTBSatu, Senin, 9 Februari 2026. Materi Praperadilan Sementara itu, Penasihat Hukum Subhan, Kurniadi menyebut, ada beberapa materi dalam praperadilan tersebut. Pertama, berkaitan dengan penerbitan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Seharusnya penyidik menyampaikan kepada calon tersangka/ terlapor paling lambat tujuh hari setelah terbit Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). "Namun, klien kami ini menerima SPDP terkait kasus dimaksud setelah kurang lebih selama satu tahun sejak diterbitkannya Sprindik untuk pertama kalinya," ujarnya. Kasus tersebut mulai naik ke tahap penyidikan sekitar bulan Januari 2025. Tetapi, Subhan menerima SPDP tersebut pada Januari 2026, hampir bersamaan dengan penetapan tersangka. "Tindakan penyidik tersebut tidak sesuai dengan hukum acara" tegasnya. Tindakan yang penyidik lakukan tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130/PUU-XII/2015 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014. Dalam putusan tersebut, penyidik sudah harus menyerahkan SPDP kepada penuntut umum atau calon tersangka (terlapor) atau pelapor paling lama tujuh hari setelah kasus ke tahap penyidikan. Karena itu, Kurnadi menilai penetapan tersangka terhadap kliennya cacat. Alasan Praperadilan lainnya, berkaitan dengan adanya muncul dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Jaksa mengusut dua kasus tersebut tanpa melalui proses penyelidikan. "Langsung mengeluarkan Sprindik," jelasnya. "Kasus pengadaan lahan dan Gratifikasi serta TPPU itu merupakan tindak pidana yang terpisah. Jadi, seluruhnya harus melalui tahapan proses lidik, tetapi kasus Gratifikasi dan TPPU-nya malah langsung sidik. Ini melanggar due process of law," bebernya. Jaksa Belum Tetapkan Tersangka Gratifikasi dan TPPU Kurniadi mengakui, Kejati NTB belum menetapkan tersangka dalam kasus gratifikasi dan TPPU. Tetapi, arahnya sudah bisa ditebak siapa yang akan dibidik untuk dijadikan sebagai tersangka. "Karena bidikan dalam kasus ini dapat saja mengarah pada Klien Kami dan kami melihat prosesnya tidak sesuai dengan Rezim KUHAP yang baru. Makanya kami masukkan juga ke dalam praperadilan. Ini juga sudah masuk ranah pro justitia," tegasnya. Pertimbangan lain adalah mengenai pembuktian kerugian negara. Menurut Kurniadi, hingga saat ini, pihaknya belum melihat secara langsung bukti hasil perhitungan auditor diserahkan ke penyidik. Sebab, berdasarkan Pasal 603 dan 604 KUHP, bukti kerugian negara merupakan unsur penting. sebagai wujud pergeseran Rezim Delik Formil ke Delik Materiil pasca Putusan MK tahun 2016. "Akan tetapi hasil perhitungan kerugian keuangan negara tersebut sama sekali tidak pernah diperlihatkan kepada klien kami. Jadi bagaimana cara kami meyakini bahwa hasil audit tersebut sudah ada atau tidak, kecuali dengan melakukan Praperadilan," sentilnya. Langkah praperadilan itu mendapat respons Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Zulkifli Said. Ia mengaku menghormati langkah praperadilan tersangka Subhan. "Itu memang haknya," kata Zulkifli. Pihaknya tidak ingin mengomentari mengenai dasar Subhan melayangkan praperadilan. "Nanti kita buktikan di persidangan," ujarnya. Penyidik Kejati sudah menyiapkan tim untuk menghadapi permohonan praperadilan Subhan. (*)