Sembilan Desa di Lombok Barat Masih Penyesuaian untuk Terima Program Unggulan 1 Miliar per Desa
Lombok Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat mengakui masih terdapat sembilan desa yang belum sepenuhnya menerima alokasi program unggulan 1 miliar per desa.
Kondisi tersebut disebabkan oleh proses penyesuaian anggaran di tengah kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), meski secara umum program dipastikan tetap berjalan.
Penjabat Sekretaris Daerah Lombok Barat, Ahmad Saikhu menjelaskan, seluruh proses koordinasi program sebenarnya telah rampung. Namun, setelah melakukan pemetaan ulang, muncul kebutuhan penyesuaian akibat keterbatasan anggaran yang harus diselaraskan kembali.
“Dari hasil mapping kami, memang ada sembilan desa yang nilainya masih variatif. Secara nominal, ada yang sekitar Rp300 juta hingga Rp800 juta. Totalnya sekitar Rp2 koma sekian miliar,” ujarnya kepada NTBSatu pada Kamis, 5 Februari 2026.
Ia menegaskan, pemerintah daerah saat ini tengah berupaya melakukan pergeseran anggaran dengan mengacu pada usulan-usulan yang telah melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Langkah tersebut dilakukan agar program unggulan kepala daerah tetap bisa direalisasikan secara optimal.
“Target kami jelas, program ini harus sesuai dengan arahan dan komitmen Bupati. Sekarang sedang diupayakan penyesuaiannya,” tegasnya.
Terkait isu pemotongan TKD, Pemkab Lombok Barat menyatakan kebijakan tersebut tidak serta-merta menghentikan pelaksanaan program 1 miliar per desa.
Pemerintah daerah memilih menempuh strategi efisiensi serta memaksimalkan potensi fiskal yang dimiliki daerah.
“TKD memang dipotong, tapi kami menghadapi itu dengan dua hal: efisiensi dan optimalisasi potensi. PAD Lombok Barat justru mengalami kenaikan lebih dari 100 persen. Ini sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya,” jelas Saikhu.
Dengan kondisi tersebut, ia memastikan program 1 miliar per desa tetap bisa dijalankan. Dari total 119 desa dan 3 kelurahan di Lombok Barat, hanya sembilan desa yang masih dalam tahap penyesuaian, sementara desa lainnya telah menerima alokasi sesuai kebutuhan, bahkan ada yang nilainya melebihi Rp1 miliar.
“Tidak semua desa kebutuhannya sama. Ada desa yang membutuhkan infrastruktur besar seperti jembatan, ada yang fokus pada jalan atau kebutuhan lain. Jadi wajar jika nominalnya berbeda,” tambahnya.
Tidak Tumpang Tindih Dengan Program Desa Berdaya Pemprov
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lombok Barat, Deny Arif Nugroho, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan konsolidasi lanjutan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Sisa sembilan desa ini sedang kami konsolidasikan bersama OPD agar pelaksanaannya tepat sasaran,” ujarnya.
Deny juga menegaskan bahwa program 1 miliar per desa dipastikan tidak tumpang tindih dengan program Desa Berdaya. Menurutnya, kedua program tersebut memiliki pendekatan yang berbeda.
“Desa Berdaya itu berupa bantuan keuangan langsung ke desa. Sementara program 1 miliar per desa berupa program atau kegiatan yang diberikan ke desa, bukan dalam bentuk uang,” jelasnya.
Dengan skema penyesuaian dan integrasi tersebut, Pemkab Lombok Barat optimis seluruh desa tetap dapat merasakan manfaat program pembangunan, meski harus melalui tahapan penyesuaian anggaran terlebih dahulu. (Zani)
