73.706 Anak Tercatat Putus Sekolah, Pemprov NTB Dorong Sistem Peringatan Dini Hingga Bantuan Insidental
Mataram (NTBSatu) – Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 6 Tahun 2026 resmi digulir yang menegaskan sekolah sebagai rumah kedua yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Regulasi ini ditetapkan pada 9 Januari 2026.
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menghadapi persoalan serius di sektor pendidikan. Data Pemerintah Provinsi NTB per Januari 2026 mencatat sebanyak 73.706 anak tidak sekolah. Kondisi itu dipengaruhi dua faktor. Mulai dari keterbatasan kebutuhan seragam hingga ekosistem sekolah yang belum sepenuhnya ramah anak.
Menyikapi kondisi tersebut, Tim Percepatan Program Unggulan Gubernur NTB, Ahmad Junaidi, menegaskan pentingnya penguatan regulasi untuk penerapan early warning system di seluruh jenjang pendidikan. Mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Kami berharap penguatan sistem peringatan dini, baik melalui Posyandu maupun sistem peringatan dini di sekolah. Termasuk dengan melibatkan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKS), dapat menurunkan angka anak tidak sekolah,” ujar Junaidi kepada NTBSatu, Sabtu, 7 Februari 2026.
Sistem peringatan dini ini dijalankan melalui peran guru Bimbingan Konseling (BK), wali kelas, serta PPKS dengan melakukan pemetaan siswa yang rentan dan berisiko putus sekolah.
Menurut Junaidi, jika sistem peringatan dini berjalan optimal, potensi risiko dapat terdeteksi sejak dini sehingga sekolah dapat memperkuat layanan konseling dan pendampingan bagi kelompok rentan.
“Kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi pelajaran penting bahwa kegagalan deteksi dini bisa berujung pada dampak serius bagi peserta didik,” katanya.
Ia menjelaskan, dari total 73.706 anak tidak sekolah tersebut, sebanyak 4.499 anak tidak melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP. Sementara 10.855 anak tidak melanjutkan dari SMP ke SMA. Data tersebut bersumber dari dinas terkait di lingkungan Pemprov NTB.
Ke depan, perhatian utama Gubernur NTB diarahkan pada pemenuhan empat pilar keamanan sekolah, meliputi kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, serta keamanan digital bagi peserta didik.
Meski faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama anak keluar dari sekolah, Junaidi mengakui bahwa persoalan di lingkungan sekolah juga turut berkontribusi.
“Terkait ekosistem sekolah yang buruk belum bisa disimpulkan secara umum. Namun harus diakui, ada anak yang tidak kuat menghadapi perundungan sehingga memilih tidak melanjutkan sekolah,” ujarnya.
Pemprov NTB Selenggarakan SMA Terbuka
Sebagai langkah lanjutan, Pemprov NTB juga akan menyelenggarakan SMA Terbuka di 52 sekolah untuk menarik kembali anak-anak yang telah keluar dari sistem pendidikan formal.
“Melalui mekanisme ini, sebelum seorang anak dinyatakan drop out, akan ada laporan awal terkait potensi risiko tidak melanjutkan pendidikan,” tuturnya.
Selain itu, Pemprov NTB juga membuka peluang adanya diskresi khusus bagi siswa berisiko, termasuk pemberian bantuan insidental bagi siswa dengan keterbatasan ekonomi dan rendahnya motivasi sekolah.
“Misalnya, untuk kebutuhan seragam sekolah dapat dipertimbangkan pembentukan toko donasi (charity shop) agar bantuan bisa diperoleh dengan harga lebih terjangkau,” kata Junaidi.
Meski demikian, kebijakan bantuan seragam dan dukungan lainnya tersebut belum dituangkan secara tertulis karena masing-masing sekolah masih memiliki kebijakan tersendiri.
Ia juga memberikan pandangan dari sisi akademisi (tidak posisi definitif). Di mana kebijakan afirmatif diperluas melalui beasiswa yang lebih tepat sasaran bagi siswa dari keluarga rentan. Termasuk bantuan biaya langsung dan dukungan kebutuhan belajar.
“Intinya, ini kerja bersama pemerintah, sekolah, desa, dunia usaha, dan masyarakat harus turun tangan. Agar tidak ada anak yang berhenti sekolah hanya karena alasan ekonomi,” pungkasnya. (Alwi)
