Lombok Timur (NTBSatu) – Banjir kembali menerjang kawasan Sembalun, Lombok Timur, setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.
Luapan sungai merendam hektaran lahan pertanian warga, memicu kekhawatiran serius terhadap keselamatan lingkungan dan sumber penghidupan masyarakat setempat.
Air sungai meluap karena daya tampung alur sungai yang terlihat terus menyempit. Arus deras membawa material kayu, lumpur pekat, dan sampah dari kawasan hulu hingga mengendap di area persawahan.
Kondisi ini mempercepat pendangkalan sungai dan memaksa air keluar dari jalurnya menuju lahan produktif warga.
Kerusakan ekosistem dari hulu diduga menjadi faktor utama banjir di Sembalun. Aktivitas pengerukan dan pembukaan lahan di perbukitan dengan kemiringan curam berlangsung secara masif tanpa pengendalian ketat.
Minimnya vegetasi penahan membuat tanah dan material lepas mudah hanyut ke hilir saat hujan berintensitas tinggi.
Fakta lapangan ini seperti menjadi alarm keras. Bukan hanya kerusakan lingkungan, tapi sudah mengancam langsung sumber penghidupan warga.
Warga menilai, endapan material yang terus menumpuk akan memperparah banjir dan meningkatkan risiko longsor.
Dampak kerusakan lingkungan ini tidak hanya mengancam lahan pertanian. Warga juga mengkhawatirkan potensi longsoran tanah yang dapat menutup akses jalan utama di Dusun Bebante.
Jika jalur tersebut terputus, mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian terancam lumpuh.
Seorang petani terdampak mengaku resah saat melihat sawahnya tertutup lumpur tebal. Ia menilai lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pengerukan menjadi akar persoalan yang terus berulang.
“Kami hanya ingin bertani dengan tenang. Kalau di atas bukit dikeruk terus tanpa aturan, air dan tanahnya pasti lari ke sawah kami. Jangan tunggu jalan tertutup longsor baru semua pihak bergerak,” kata petani yang menolak disebut identitasnya itu, Minggu, 8 Februari 2026.
Warga mendesak pemerintah dan otoritas terkait untuk segera bertindak tegas. Mereka menilai perlunya sinergi antara kesadaran kolektif masyarakat dan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan.
Semua itu agar pembangunan dan pemanfaatan lahan tidak mengorbankan keselamatan publik serta masa depan pertanian Sembalun. (*)
