Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa menghadapi tantangan dalam program Sumbawa Hijau Lestari dalam upaya rehabilitasi lahan kritis di Sumbawa.
Kepala Bidang (Kabid) Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Sumbawa, Andi Kusmayadi menyebut, total luas lahan yang masuk kategori sangat kritis, kritis, dan potensial kritis mencapai 228.000 hektar.
“Kami membutuhkan sekitar 51 juta bibit pohon untuk merehabilitasi 228.000 hektar lahan. Jika memperhitungkan tingkat kelangsungan hidup bibit sekitar 70–80 persen, jumlah bibit yang harus kita tanam bisa mencapai 60 juta pohon,” jelas Andi, Kepada NTBSatu, Minggu, 18 Januari 2026.
Andi menambahkan, Pemkab Sumbawa hanya mampu menyediakan dan memproduksi atau mengadakan 1 juta bibit per tahun. Dengan kapasitas ini, menurut Andy, Pemkab akan membutuhkan sekitar 55 tahun untuk menanam seluruh lahan kritis.
“Kalau kami menanam 1 juta pohon per tahun, rehabilitasi 228.000 hektar akan memakan waktu 51-55 tahun. Itu belum termasuk tingkat kelangsungan hidup bibit,” jelasnya.
Luncurkan Wakaf Bibit
Ia menjelaskan, untuk mempercepat rehabilitasi, Pemkab Sumbawa meluncurkan Wakaf Bibit. Program ini menargetkan produksi 10 juta bibit per tahun. Sehingga, rehabilitasi dapat selesai dalam waktu 10 tahun.
“Kami mengajak masyarakat dan pelaku bisnis untuk berpartisipasi. Dalam program Sumbawa Hijau Lestari, kami membutuhkan kontribusi mereka terutama untuk mendukung penyediaan bibit pohon,” terang Andi.
Data terbaru menunjukkan, upaya penanaman pohon, termasuk program satu ASN satu pohon dan satu siswa satu pohon, baru menutup 2.047 hektar dari total 228.000 hektar lahan kritis.
“Hasil ini masih jauh dari target. Semua pihak harus bekerja sama agar program Sumbawa Hijau Lestari berhasil,” tegas Andi.
Ia menambahkan, saat ini, Pemkab Sumbawa menargetkan penanaman di daerah tangkapan air. Misalnya, di Bendungan Beringin Sila, Bendungan Batu Lanteh, Bendungan Mamak, dan Bendungan Batu Bulan.
Andy menyebut, penanaman ini tidak hanya memulihkan lahan kritis, tetapi juga menjaga kualitas air, mencegah erosi, dan memperkuat fungsi ekosistem lokal.
“Kami sudah menyiapkan anggaran khusus pada 2026 untuk pemeliharaan dan penanaman bibit, serta melibatkan masyarakat secara maksimal,” tambahnya. (*)
