APBN Jaga Ekonomi NTB Tetap Tumbuh, Pendapatan Negara 2025 Capai Rp4,20 Triliun
Mataram (NTBSatu) – Kinerja fiskal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga triwulan IV 2025, menunjukkan tren positif di tengah dinamika ekonomi nasional.
Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTB, hingga 18 Desember 2025, pendapatan negara tercatat mencapai Rp4,20 triliun atau 96,48 persen dari target APBN.
Capaian ini mencerminkan aktivitas ekonomi daerah yang relatif stabil, terutama dari sektor perdagangan dan konsumsi masyarakat.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani menilai, capaian tersebut menunjukkan APBN masih efektif menjadi penyangga utama ekonomi daerah. Meskipun, Pemerintah Pusat menjalankan kebijakan efisiensi anggaran.
“Efisiensi tidak dimaknai sebagai pengurangan manfaat, tetapi bagaimana anggaran digunakan lebih tepat sasaran dengan output yang tetap berjalan. Dari data yang ada, belanja dan pendapatan negara di NTB justru tetap tumbuh,” ujar Ratih, Senin, 22 Desember 2025.
Kontribusi penerimaan pajak tercatat signifikan dengan realisasi Rp2,84 triliun atau 79,68 persen dari target. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri menjadi penyumbang terbesar sebesar Rp923,16 miliar. Kemudian, PPh Pasal 21 Rp556,76 miliar dan PPh Badan Rp401,45 miliar.
Dominasi PPN, menurut Ratih, mengindikasikan kuatnya pergerakan ekonomi domestik dan konsumsi rumah tangga di NTB. Selain pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai bahkan melampaui target.
Hingga pertengahan Desember 2025, sektor ini mencatat realisasi Rp537,5 miliar atau 323,6 persen dari target APBN. Didorong oleh ekspor konsentrat tembaga PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara, serta meningkatnya impor barang penunjang sektor pertambangan.
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan kinerja impresif, dengan realisasi Rp843,83 miliar atau 131,74 persen dari target. PNBP tersebut berasal dari layanan publik seperti pendidikan, layanan rumah sakit, paspor, hingga pungutan wisata alam.
Realiasi Belanja Negara 2025
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara di NTB hingga 18 Desember 2025 mencapai Rp26,15 triliun atau 94,19 persen dari pagu APBN. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp7,08 triliun, dengan alokasi utama pada sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan layanan keagamaan.
Ratih menegaskan, belanja tersebut menunjukkan kehadiran negara yang tetap kuat di daerah, terutama dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan melindungi kelompok rentan.
“APBN hadir bukan hanya untuk menjaga pertumbuhan, tetapi juga memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga melalui berbagai program perlindungan sosial,” katanya.
Stabilitas ekonomi NTB juga tercermin dari inflasi yang masih terkendali. Pada November 2025, inflasi tahunan tercatat 2,74 persen (year-on-year) dan inflasi bulanan 0,34 persen (month-to-month), masih berada dalam rentang target nasional. Pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terus memperkuat koordinasi pengendalian harga pangan strategis.
Di sektor riil, daya saing pertanian dan perikanan tetap solid. Nilai Tukar Petani (NTP) NTB pada November 2025 tercatat 128,37. Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) berada di angka 108,61, menandakan daya beli petani dan nelayan relatif terjaga.
Sementara itu, realisasi dan Transfer ke Daerah (TKD) hingga pertengahan Desember 2025 mencapai Rp19,07 triliun atau 96,99 persen dari pagu. Termasuk Dana Desa untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pengembangan potensi ekonomi desa.
“Dengan sinergi APBN, APBD, dan program prioritas nasional, kami optimis ekonomi NTB dapat terus tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan kedepannya,” jelas Ratih. (MKD/*)
