NTB Kawal Program Prioritas Prabowo-Gibran, Realisasi MBG Capai Rp1,9 Triliun
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terus mengawal pelaksanaan program prioritas nasional Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satu program unggulan yang menunjukkan capaian signifikan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan realisasi anggaran mencapai Rp1,9 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTB, Ratih Hapsari mengatakan, hingga 12 Desember 2025, realisasi anggaran MBG di NTB mencapai Rp1,975,8 triliun. Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1,41 juta orang.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas nasional yang kami kawal secara serius. Realisasi di NTB menunjukkan progres yang sangat baik. Baik dari sisi penyerapan anggaran maupun manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya saat Konferensi Pers Alco NTB, Senin, 22 Desember 2025.
Ia menjelaskan, pelaksanaan MBG di NTB oleh 513 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif dengan melibatkan 23.545 petugas. Capaian tersebut setara dengan 78,3 persen dari target penerima dan 73,2 persen dari target SPPG.
Program Ketahangan Pangan di NTB
Selain MBG, Ratih menyinggung pengawalan terhadap program prioritas lain, khususnya di sektor ketahanan pangan yang menjadi fokus pemerintahan Prabowo–Gibran.
Berdasarkan data 19 Desember 2025, produksi beras di NTB tercatat mencapai 965,64 ribu ton, sementara produksi jagung mencapai 1,2 juta ton. Pemerintah juga telah menyalurkan subsidi pupuk sebesar Rp907,19 miliar untuk mendukung produktivitas sektor pertanian.
“Dari sisi fiskal, realisasi belanja kementerian/lembaga serta Transfer ke Daerah (TKD) yang mendukung ketahanan pangan di NTB telah mencapai Rp1,48 triliun. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan daerah,” jelas Ratih.
Menurutnya, program ketahanan pangan tidak hanya berperan menjaga pasokan bahan pokok, tetapi juga memperkuat ekonomi daerah dan kesejahteraan petani.
Ke depan, Kanwil DJPb Provinsi NTB akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya, untuk memastikan seluruh program prioritas nasional berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
“Sebagai wakil Kementerian Keuangan di daerah, kami memastikan APBN benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat NTB,” tambah Ratih. (*)
