Desa Gontar Baru Andalkan Potensi Wisata Pantai dan Perikanan Dongkrak Ekonomi Masyarakat
Mataram (NTBSatu) – Desa Gontar Baru di Kecamatan Alas Barat, Sumbawa, memiliki peluang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata dan perikanan.
Berlokasi strategis di pesisir, desa ini berbatasan dengan beberapa titik yang mendukung pengembangan ekonomi dan wisata.
Di Utara terdapat Pulau Serngik, di Timur Pulau Panjang, serta dekat dengan Desa Pulau Bungin, destinasi wisata yang sudah terkenal luas. Selain potensi laut, Desa Gontar Baru memiliki lahan persawahan yang cukup luas.
Wilayah timur berbatasan dengan Desa Labuhan Alas dan Desa Dalam Alas, dengan Gunung Rangulu Biru sebagai penanda alam. Sementara di Selatan dan Barat, desa ini berbatasan dengan Desa Gontar, Kecamatan Alas, terpisahkan oleh Sungai Berang Ode.
Secara geografis, desa ini menyatu dengan daratan Kecamatan Alas, namun secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Alas Barat.
Kepala Desa Gontar Baru, Sudirman menuturkan, desa memiliki destinasi wisata laut dan pantai yang menarik, serta potensi budidaya perikanan yang pemanfaatannya belum maksimal.
“Sebagai desa pesisir Desa Gontar Baru memiliki potensi kelautan dan pertanian yang sangat menjanjikan,” ujarnya kepada NTBSatu, Senin, 24 November 2025.
Salah satu daya tarik desa ini adalah Pantai Sunset, yang terletak di jalur menuju Pulau Bungin. Keindahan matahari terbenam di pantai ini menarik banyak pengunjung.
“Banyak sekali pengunjung dari Alas, Alas Barat dan Buer yang jalan-jalan Ke Gontar Baru, bahkan pengunjung sendiri yang menamai pantai di sepanjang jalan menuju pulau Bungin dengan nama Pantai Sunset,” ungkapnya.
Selain itu, desa ini juga memiliki hutan mangrove dan perairan laut dengan potensi budidaya perikanan berkelanjutan.
Pemanfaatan potensi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pariwisata bahari hingga perikanan tangkap dan budidaya hasil laut. Kombinasi potensi wisata, kelautan, dan pertanian memberikan modal kuat bagi desa untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Dukungan pemerintah daerah dan provinsi diyakini dapat mempercepat pengembangan sektor-sektor ini, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan warga.
Percepatan Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, dalam RPJMD NTB tahun 2025, terdapat tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
