Wabup Ansori Sampaikan Jawaban Fraksi DPRD, Tegaskan Penguatan Layanan Dasar dan Infrastruktur 2026
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Wakil Bupati (Wabup) Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori menyampaikan, jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Penyampaian berlangsung dalam Sidang Paripurna III DPRD Kabupaten Sumbawa, Sabtu, 22 November 2025.
Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas
Wabup Ansori menegaskan, pemerintah daerah memastikan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di setiap satuan pendidikan. Anggaran dari Pokok-pokok Pikiran DPRD maupun program prioritas dijalankan tepat waktu dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Di sektor kesehatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa memastikan layanan kesehatan merata. Mengenai penonaktifan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pusat, hal ini merupakan hasil verifikasi Kementerian Sosial melalui Tenaga Fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH).
“Desa wajib memperbarui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), agar masyarakat tetap mendapatkan layanan,” jelasnya.
Optimalisasi PAD dan Penguatan Ekonomi Lokal
Wabup Ansori menekankan, strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan inovasi berbasis digital. Per 18 November 2025, realisasi PAD mencapai 76,15 persen. Rinciannya, Pajak Daerah 83,39 persen, Retribusi Daerah 78,18 persen, dan Lain-Lain PAD yang Sah 111,65 persen.
“Kami mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, termasuk kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak,” ujar Ansori.
Pemkab juga mengembangkan Program Kampung Nelayan Merah Putih di Pulau Bungin dan Labuhan Sangoro, serta merehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI). Sektor pariwisata dan pasar tradisional menjadi fokus untuk menambah sumber PAD baru.
Infrastruktur, Air Bersih, dan Mitigasi Bencana
Wabup Ansori memaparkan, pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan jalan, irigasi, air bersih, dan drainase untuk mendukung ketahanan pangan dan konektivitas. Ruas Batu Dulang – Tepal (8,1 kilometer), Lenangguar – Teladan (7,4 kilometer), serta Jembatan Kayu Madu menjadi fokus pembiayaan melalui Inpres Jalan Daerah 2025-2026.
Pemkab juga meningkatkan layanan air minum melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum, Dana Alokasi Khusus (DAK) Air Minum, dan APBD. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pungka dan sumber air baku Ai Ngelar akan dikembangkan pada 2026, termasuk pengecekan kebutuhan instalasi di Sampar Maras.
Upaya mitigasi bencana meliputi pembentukan 19 Desa Tangguh Bencana, pelatihan, penyusunan Kajian Risiko Bencana, dan sosialisasi Tim Reaksi Cepat (TRC).
Wabup Ansori juga menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan penanaman satu juta bibit pohon di Hutan Bendungan Beringin Sila, serta memperkuat pengelolaan sampah melalui TPS 3R dan Bank Sampah.
Isu Strategis dan Program Nasional
Wabup Ansori juga menanggapi sorotan Fraksi Demokrat–PPP Pembangunan, mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Tambang Selonong Bukit Lestari kepada 3.403 warga di 29 desa dan 8 kecamatan. Ia menegaskan, hal tersebut merupakan kebijakan internal koperasi yang mendapat pendampingan Kementerian Koperasi dan UKM.
Selain itu, Pemkab mempersiapkan revitalisasi Lembaga Latihan Kerja (LLK). Serta, berkoordinasi dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) untuk memberdayakan tenaga kerja lokal.
Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Strategis Nasional (PSN), juga menjadi fokus pengelolaan APBD 2026 agar layanan dasar tetap optimal.
“Seluruh masukan Fraksi DPRD menjadi acuan penyempurnaan APBD 2026 agar lebih adaptif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Sumbawa,” tutupnya. (*)
