Sumbawa Barat (NTBSatu) — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mencatat, sebanyak 93 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal KSB terdata berangkat bekerja ke luar negeri sepanjang periode Januari hingga Mei 2026.
Jumlah tersebut tercatat secara resmi dalam SISKOP2MI (Sistem Informasi dan Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) milik Kementerian Ketenagakerjaan. Sistem tersebut memverifikasi langsung seluruh kelengkapan dokumen penempatan serta keabsahan izin para pekerja.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat, Slamet Riadi, S.Pi., membeberkan rincian data penempatan tersebut. Pihaknya mencatat, kawasan Asia masih menjadi tujuan utama para pencari kerja daerah.
“Untuk negara tujuan, yang paling mendominasi masih wilayah Asia, terutama Taiwan dan Hong Kong,” ujar Slamet kepada NTBSatu, Kamis, 23 Juli 2026.
Negara Taiwan mendominasi tujuan keberangkatan warga dengan total penempatan mencapai 41 orang. Sementara itu, negara Hong Kong menyusul pada posisi kedua dengan jumlah 35 orang pekerja.
Sisa penempatan lainnya tersebar di Singapura dan Brunei Darussalam. Para pekerja wanita mayoritas mengisi lowongan pekerjaan pada sektor asisten rumah tangga.
Pihak dinas juga memberi perhatian khusus terhadap penanganan para pekerja non-prosedural. Pemerintah daerah tetap mengambil langkah intervensi saat pekerja ilegal menghadapi masalah di luar negeri.
Pemberdayaan Mantan Pekerja Migran Bermasalah
Pemerintah daerah menyiapkan pos anggaran khusus untuk penanganan warga yang tertimpa masalah. Petugas memfasilitasi tiket pulang darurat bagi warga bermasalah yang kekurangan biaya.
“Sekiranya dia tidak mampu membeli tiket, pemerintah daerah sudah menyiapkan pos anggaran pemulangan,” kata Slamet menambahkan.
Selain bantuan pemulangan, pihak dinas juga menggelar program pemberdayaan ekonomi bagi warga mantan PMI. Petugas menyalurkan bantuan alat usaha kepada sepuluh orang mantan pekerja migran bermasalah.
“Fokus utama kami memprioritaskan pekerja yang bermasalah agar mereka bisa mandiri secara ekonomi,” pungkasnya (*)
