ADVERTORIALBappeda NTB

Kelurahan Menala Andalkan Wisata hingga Pertanian untuk Majukan Ekonomi Lokal

Jakarta (NTBSatu) – Pengembangan potensi di sektor budaya, wisata, hingga pertanian dan peternakan menjadi fokus Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini.

Lurah Menala, Fajri Razik, menjelaskan bahwa kelurahan tersebut memiliki kekayaan lokal yang dapat dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi masyarakat.

“Sementara ini, aktivitas warga yang kami miliki adalah tempat Nesek, tradisi menenun kain tenun khas Sumbawa,” ujar Fajri ketika kepada NTBSatu via telepon, Kamis, 13 November 2025.

Menurutnya, kegiatan menenun bukan hanya warisan budaya, tetapi juga peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.

Selain andalkan budaya, Menala juga memiliki sejumlah destinasi wisata yang terus dipromosikan.

“Fokus kelurahan ini terkait pengembangan wisata Batu Beleq. Kemudian tempat wisata Air Ijo atau air hijau,” jelasnya.

Dua destinasi tersebut dinilai memiliki daya tarik alam yang unik dan dapat menjadi ikon wisata kelurahan.

Di luar sektor budaya dan pariwisata, Kelurahan Menala juga ditopang oleh potensi pertanian dan peternakan.

Fajri menyebut sektor peternakan cukup menonjol karena banyak kelompok peternak yang mengembangkan usaha penggemukan sapi.

“Sektor peternakan banyak. Di kelurahan kami banyak kelompok peternak yang melakukan penggemukan sapi. Petani juga cukup banyak,” katanya.

Sebagai informasi, Kelurahan Menala memiliki luas wilayah 538,3 hektare dengan jumlah penduduk mencapai 6.310 jiwa yang terdiri dari 1.644 kepala keluarga. Komposisi penduduknya meliputi 2.833 laki-laki dan 3.475 perempuan.

Percepatan Pembangunan

Sebagai informasi, Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.

Kepala Bappeda NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.

Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.

“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.

RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “bangkit bersama menuju NTB provinsi kepulauan yang makmur mendunia.”

Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga fokus pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.

Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini arahnya untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.

Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.

Harapannya, program ini mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.

Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.

“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)

IKLAN

Alan Ananami

Jurnalis NTBSatu

Berita Terkait

Back to top button