Pemkab Sumbawa Perkuat Program Strategis Nasional Berperspektif HAM
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Sejumlah perangkat daerah Kabupaten Sumbawa mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pendampingan Program Strategis Nasional (PSN) Berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Jakarta, 13-15 November 2025.
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa. Kemudian, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa.
Pemkab Sumbawa berpartisipasi untuk memastikan program pembangunan di daerah selaras dengan prinsip HAM, khususnya bagi kelompok rentan.
Pelaksanaan Rakor ini setelah Kabupaten Sumbawa juga mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Dua agenda ini saling melengkapi, DTSEN memperkuat data sosial-ekonomi, sementara rakor HAM menekankan perlunya pembangunan yang manusiawi dan berkeadilan.
Sekitar 265 peserta dari 20 kementerian/lembaga dan perwakilan 25 provinsi mengikuti kegiatan tersebut. Penyampaian materi oleh akademisi dan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Syarifah menjelaskan, kegiatan tersebut menekankan integrasi prinsip HAM dalam perencanaan dan implementasi program di daerah.
“Forum strategis ini untuk menyelaraskan program prioritas daerah dengan prinsip HAM. Kami belajar bagaimana memastikan pembangunan tidak hanya mengejar target fisik dan ekonomi. Tetapi hak dasar masyarakat terpenuhi,” jelasnya Kamis, 13 November 2025.
Syarifah menambahkan, penerapan HAM dalam program sosial berarti penyaluran bantuan sosial dengan prinsip martabat, non-diskriminasi, dan pemberdayaan.
“Ini bukan sekadar menyalurkan bantuan, tapi memastikan hak penerima manfaat benar-benar terpenuhi,” jelasnya.
Pemkab Sumbawa berharap, keikutsertaan dalam rakor ini memperkuat kualitas kebijakan dan program di daerah.
“Hasil rakor ini akan kami bawa pulang agar seluruh program pemerintah di Sumbawa lebih berkeadilan, dan manfaat pembangunan dirasakan nyata oleh masyarakat. HAM bukan sekadar teori, tetapi harus tampak dalam setiap layanan kepada warga,” tambahnya. (*)
