Dana Transfer Dipangkas Rp270 Miliar, Pemkot Mataram Tunda Sejumlah Proyek
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram harus menunda sejumlah proyek pembangunan, setelah dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat tahun ini dipangkas hingga Rp270 miliar.
Kondisi ini membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas dan memaksa pemerintah untuk mengatur ulang prioritas anggaran.
Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatakan, kebijakan pemotongan dana transfer tersebut berlaku secara nasional.
Namun, dampaknya cukup signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah. Karena itu, Pemkot diminta lebih rasional dan efisien dalam penggunaan anggaran.
“Kita dituntut untuk serasional mungkin menggunakan fiskal daerah yang ada. Semua pihak harus saling memahami kondisi ini,” ujar Mohan, Jumat, 10 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, sebagian besar dana transfer Pemkot Mataram selama ini untuk belanja pegawai, sehingga porsi untuk pembangunan menjadi terbatas.
“Untuk kebutuhan lain seperti infrastruktur dan layanan publik, harus kita kelola seefektif mungkin agar pemerintahan tetap berjalan baik,” katanya.
Meski ada pengetatan anggaran, Pemkot Mataram tetap memprioritaskan sejumlah proyek penting yang berdampak langsung pada masyarakat.
Fokus utama saat ini mencakup pembangunan kantor wali kota baru, peningkatan jalan dan jembatan, serta pembukaan jalan baru di kawasan Pagesangan guna mengurai kemacetan lalu lintas.
“Pembukaan jalan di Pagesangan itu sudah kita siapkan. Tujuannya untuk mengurangi kemacetan yang sering dikeluhkan warga,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, HM Ramayoga menjelaskan, ada selisih Rp302 miliar antara APBD 2025 dengan 2026.
Salah satunya karena penurunan pendapatan daerah akibat berkurangnya Dana Transfer Umum (DTU) dari pusat. Tahun 2025 Kota Mataram menerima Rp1,28 triliun dana transfer dari pusat. Sementara untuk 2026 hanya Rp1,011 triliun.
“Penurunan dana transfer terdiri dari DBH Rp82 miliar, DAU Rp126 miliar, dan DAK Rp61 miliar,” jelasnya.
Ramayoga menyebut, angka tersebut menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS 2025 yang saat ini tengah Pemkot siapkan bersama DPRD Kota Mataram.
“Kita targetkan pembahasannya rampung Oktober ini,” tambahnya. (*)
