OTT Bupati LAZ Terkait Paket Proyek, Tak Pengaruhi Proses Pengadaan di Lobar
Lombok Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) berpegang pada asas praduga tak bersalah, usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lalu Ahmad Zaini (LAZ), Senin, 20 Juli 2026.
Arahan tersebut menjadi penekanan utama Wakil Bupati Lombok Barat, Ummi Nurul Adha (UNA), saat memimpin apel pagi pada Selasa, 21 Juli 2026.
Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, Akhmad Saikhu mengatakan, seluruh aparatur telah Pemkab minta untuk hormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kita taat hukum dan menyerahkan proses kepada KPK,” ujarnya, Selasa, 20 Juli 2026.
Saikhu menegaskan, pemerintah daerah belum mengambil kesimpulan sebelum KPK menyampaikan keterangan resmi. Menurutnya, seluruh kebijakan selanjutnya akan menyesuaikan perkembangan proses hukum.
“Sampai sekarang belum ada rilis resmi dari KPK. Karena itu kami tidak menyimpulkan apa pun,” katanya.
Di tengah situasi tersebut, Saikhu memastikan seluruh program pembangunan tetap berjalan sesuai dokumen APBD. Ia mengatakan, penyegelan hanya terjadi di ruang kerja Bupati, Kepala Dinas PUPRPKP, dan Unit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Namun, kontrak pekerjaan yang sudah berjalan tidak akan Pemerintah hentikan. “Pengadaan yang sudah berkontrak tetap harus berjalan,” ujarnya.
Sementara itu, proses administrasi yang masih berlangsung di PBJ akan menunggu perkembangan berikutnya.
Tunggu Status Resmi
Saikhu menjelaskan, pemerintah daerah juga belum membahas mekanisme pengisian jabatan kepala daerah. Menurutnya, proses tersebut baru berjalan setelah ada kepastian status hukum dari KPK.
Ia menambahkan mekanisme penunjukan pelaksana tugas merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui usulan gubernur. “Itu mekanismenya dari gubernur ke kementerian. Kami masih menunggu rilis resmi KPK,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta seluruh aparatur tetap fokus menjalankan pelayanan kepada masyarakat. “Tugas kami memastikan pemerintahan tetap berjalan sesuai harapan,” tegasnya.
Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Hingga berita ini diterbitkan, KPK belum mengumumkan secara resmi konstruksi perkara maupun status hukum para pihak yang KPK amankan. (*)
