Mataram (NTBSatu) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB mengecam langkah Polres Sumbawa, yang telah melakukan pemanggilan klarifikasi kepada tujuh media di Provinsi NTB.
Hal itu menyusul laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan Lusi ke Polres Sumbawa, dinilai akan berdampak negatif pada kebebasan pers.
“Kami sayangkan, pemanggilan klarifikasi yang dilayangkan Polres Sumbawa terhadap tujuh media di Provinsi NTB itu. Ini bisa menjadi alat pembungkaman terhadap kerja jurnalistik dan mengancam kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi,” tegas Ketua PWI NTB, Ahmad Ikliludin dalam keterangan tertulisnya, Kamis malam, 21 Agustus 2025.
Jurnalis senior Radar Lombok ini, mengkritik keras langkah aparat kepolisian itu. Sebab, pihaknya telah mencermati pemberitaan yang menjadi keberatan pelapor dan telah melakukan konfirmasi kepada media-media yang dimaksud.
Di mana peliputan dan pemuatan berita oleh jurnalis, katanya, telah sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Serta, memenuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menjadi pedoman perilaku dan tanggung jawab bagi para jurnalistik dalam melaksanakan tugasnya.
“Pandangan kami, wartawan yang menulis berita berdasarkan fakta dan telah memenuhi Kode Etik Jurnalistik, dilindungi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 (Pasal 17),” katanya.
Menurutnya, pemanggilan jurnalis baik sebagai pihak terlapor maupun saksi terhadap laporan kasus pemberitaan yang bersumber dari hasil liputan, berpotensi melanggar Pasal 8 UU Pers. Pasal tersebut menegaskan, jurnalis mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya.
“Jurnalis dapat bekerja tanpa intimidasi, tekanan, atau ancaman hukum yang bertentangan dengan prinsip kebebasan pers di Indonesia,” ucapnya.
Oleh karena itu, menyinggung munculnya surat pemanggilan terhadap tujuh media ini, tentunya hal ini menjadi cerminan kegagalan penyidik dalam memahami KEJ dan UU Nomor 40 tahun 1999.
Sebut Masalah Kode Etik Bukan Tindak Pidana
Terlebih, lanjut Ikliludin, perselisihan akibat adanya penilaian kesalahan berita adalah menyangkut kode etik bukan tindak pidana.
“Seharusnya dalam sengketa pemberitaan diselesaikan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999. Yakni, dengan mekanisme yang diatur dalam UU Pers. Pihak yang merasa dirugikan bisa menggunakan hak jawab atau hak koreksi,” jelasnya.
Lebih lanjut, penyidik Polres Sumbawa juga seharusnya menghormati Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia yang tertuang dalam Nomor: 2/DP/MoU/II/2017, dan Nomor B/15/II/2017 Tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.
Bahkan pada Pasal 4 ayat 2, Pihak Kedua (Kepolisian Republik Indonesia) apabila menerima pengaduan dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom antara wartawan/media dengan masyarakat, akan mengarahkan yang berselisih/bersengketa dan/atau pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari penggunaan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Pihak Satu (Dewan Pers) maupun proses perdata.
“PWI NTB meminta penyidik Polres Sumbawa untuk menghormati UU Pers dan memastikan bahwa jurnalis dapat bekerja tanpa intimidasi, tekanan, atau ancaman hukum yang bertentangan dengan prinsip kebebasan pers di Indonesia,” ungkapnya.
Ikliludin meminta, agar penyidik Polres Sumbawa juga harus memahami Kode Etik Jurnalistik dan UU 40 tahun 1999 dalam penanganan kasus laporan terkait pemberitaan.
Karena itu, PWI NTB mendesak kepolisian untuk mencabut surat panggilan terhadap tujuh media. Mengingat, hal tersebut mencedarai kebebasan pers.
“Kami (PWI NTB) juga mengimbau kepada seluruh jurnalis untuk tetap berpedoman pada UU pers dan kode etik dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik,” tandas Ikliludin. (*)
