Sumbawa Barat (NTBSatu) – Sinergi lintas sektor tengah diperkuat untuk menyulap kawasan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menjadi role model permukiman berkelanjutan di wilayah lingkar tambang. Hal ini menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah.
Bertempat di ruang rapat PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran Pemkab Sumbawa Barat dan petinggi PT AMNT. Agenda utama membahas urgensi penataan infrastruktur dasar di tengah pesatnya pertumbuhan industri, yang diprediksi akan memicu kepadatan penduduk dalam beberapa tahun ke depan.
Wamen PKP, Fahri Hamzah menegaskan, Maluk sebagai objek vital nasional harus dikelola dengan visi jangka panjang yang menyeimbangkan industri dan lingkungan.
“Kawasan tambang seperti Maluk harus menjadi contoh pengembangan kawasan yang sustainable (keberlanjutan, red). Kita perlu memulai diskusi lintas sektor agar kawasan ini tidak hanya bertumpu pada industri tambang. Tetapi juga, didukung sektor lain seperti pariwisata yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian masyarakat,” ujar Fahri, Minggu, 8 Maret 2026.
Di sisi lain, Kepala Bidang Permukiman Dinas PKP KSB, Marwoto mengungkapkan, tantangan nyata di lapangan. Termasuk, penanganan 15 hektare kawasan kumuh.
Rencana pengembangan tahap awal akan fokus pada perbaikan jalan lingkungan, penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU). Hingga pembangunan ruang terbuka hijau seluas 10 hektare.
Senada dengan pemerintah, Manager Development Community PT AMNT, Dimas Purnama menyatakan, komitmen perusahaan dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat. Khususnya, melalui sektor pariwisata dan penanggulangan banjir.
“Kami ingin kawasan lingkar tambang ini berkembang secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sehingga, manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Dimas.
Sebagai langkah konkret, Fahri Hamzah menginstruksikan Pemkab KSB untuk segera melakukan pemetaan lahan secara komprehensif. Kepastian status lahan menjadi kunci agar skenario penataan kawasan dapat berjalan terarah. Sekaligus, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang lebih tertata di Sumbawa Barat. (Andini)
