Mataram (NTBSatu) – Pendaftaran seleksi terbuka pejabat eselon II Pemprov NTB telah dibuka sejak 13 Agustus 2025 lalu. Masa pendaftaran ini akan berakhir pada 27 Agustus 2025.
Per Kamis, 21 Agustus 2025, jumlah pendaftar sudah 18 orang. Mereka berasal di berbagai daerah, termasuk ada yang dari luar NTB.
Banyaknya pendaftar dari luar NTB, menimbulkan tanda tanya. Sebab dianggap tidak sesuai persyaratan awal yang dimuat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB dalam laman resminya, bkd.ntbprov.go.id.
Dalam dokumen yang NTBSatu unduh, Jumat, 15 Agustus 2025 lalu, pada poin persyaratan khusus menyebutkan, pendaftar seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif di lingkungan Pemprov NTB, Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB.
Namun kenyataannya, terdapat pendaftar dari luar NTB. Seperti dari Jember, Jawa Timur, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Bangka Belitung, dan beberapa daerah lainnya.
Jika merujuk pada persyaratan awal, harusnya pendaftar dari luar NTB tidak memenuhi syarat untuk mendaftar.
Namun yang terbaru, persyaratan itu sudah mengalami perubahan atau revisi. Dari situs resmi BKD NTB, pada poin persyaratan khusus, tidak ada lagi yang menyebutkan bahwa pendaftar seleksi JPT Pratama adalah berstatus PNS aktif di lingkungan Pemprov NTB, Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB.
Terkait persoalan ini, Kepala BKD NTB, Tri Budiprayitno menyampaikan, dokumen persyaratan yang ada saat ini tidak ada yang berubah.
“Yang naik ke saya sejak awal hanya yang ini (yang terbaru),” kata Yiyit, sapaan Kepala BKD NTB, membalas pesan WhatsApp NTBSatu, Kamis, 21 Agustus 2025.
Ia memastikan, prosedur seleksi JPT Pratama atau pejabat eselon II memang terbuka untuk nasional. Apalagi skemanya menggunakan seleksi terbuka.
“Untuk leveling Jabatan Pimpinan Tinggi, memang jalur karier nasional,” ujarnya.
Apakah persyaratan yang dimaksud benar mengalami perubahan? Yiyit belum menjawab pesan singkat NTBSatu terkait itu.
