Jakarta (NTBSatu) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah mengusulkan bekas rumah dinas anggota DPR RI di Kalibata, Jakarta Selatan menjadi lokasi pembangunan perumahan rakyat.
Hal itu ia ungkapan usai menjadi pembicara dalam acara Indonesia Economic Prospects di Soehana Hall, Jakarta Selatan, Senin, 23 Juni 2025.
Namun, Fahri mengatakan, bekas kompleks rumah dinas DPR itu sedang pihaknya diskusikan juga untuk menjadi perumahan kementrian. Sebab, jajaran kementrian belum mendapatkan fasilitas rumah, terutama wakil menteri.
“Dulu, saya yang meyakinkan DPR supaya mau pindah dari Kalibata. Karena pasti macet kalau rapat di Senayan kan. Sekarang DPR-nya sudah pindah. Usul saya kementrian juga taruh di apartemen saja. Tanah itu kosongkan untuk bangun perumahan rakyat,” ujarnya dalam unggahan video di akun Facebok miliknya.
Di samping itu, Fahri menuturkan, jika pemerintah serius memakai tanah sendiri (negara) untuk membangun perumahan rakyat, sebenarnya banyak tempat.
“Makanya selama ini tanahnya enggak mau dipakai untuk social housing kan. Tidak mau untuk perumahan sosial. Sehingga rumah rakyat makin tersingkir. Terutama dari kota, itulah yang enggak baiknya gitu loh,” jelasnya.
“Lokasinya banyak, seperti di Kebayoran. Presiden pernah menyebut juga di kompleks DPR. Tapi kan kompleks DPR sekarang mau dijadikan perumahan kementrian lagi. Ada banyak sekali tempat-tempat di sini yang merupakan tanah pemerintah,” tambah Fahri.
Jika tanah pemerintah ini untuk social housing, lanjut Fahri, bisa menahan warga untuk tidak keluar dari kota setiap pagi dan malam.
“Kita lagi menghitung detail angka-angka ini. Saya menemukan angka-angka yang lebih murah. Asalkan tanah itu gratis. Tanah itu disewa jangka panjang,” tandas Fahri. (*)
