Jakarta (NTBSatu) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah menyatakan, pemerintah harus mengendalikan sepenuhnya tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan rakyat.
Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis di acara Indonesia Economic Prospects bertemakan “People-First Housing: A Roadmap From Homes To Jobs Prosperity In Indonesia” di Soehana Hall, Jakarta Selatan, Senin, 23 Juni 2025.
Menurut Fahri Hamzah, pemerintah perlu mengubah cara pembiayaan perumahan untuk rakyat. Ia menyebut, salah satu caranya adalah dengan memberikan subsidi tanah kepada rakyat.
“Saya cenderung menggunakan cara subsidi tanah, karena ini yang kita miliki di Indonesia sekarang. Tanah pemerintah masih banyakdimanfaatkan bagi perumahan sosial,” ujar Fahri dalam pemaparannya.
Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini mengungkapkan, jika tanah milik negara diserahkan ke pengusaha properti untuk dikembangkan, maka harga tanah akan sangat spekulatif.
“Mereka (pengusaha) hanya jadi spekulan tanah, bukan developer. Sehigga harga rumah mahal atau tidak terjangaku bagi banyak orang,” tutur Fahri.
Dengan demikian, sambung Fahri, ketika negara berhasil mengontrol tanah miliknya dengan baik, implikasinya adalah tidak ada tanah yang tidak bisa rakyat gunakan.
“Jadi tanah harus dikendalikan oleh pemerintah. Terutama tanah untuk perumahan rakyat. Ini sesuai dengan penyampaian Pak Prabowo tentang Pasal 33 Ayat 3, di mana kekayaan negara harus diperuntukkan buat rakyat. Saya tidak bicara perumahan premium ya, tapi perumahan sosial,” tegasnya.
Urgensi Suplai Tanah Perumahan Rakyat
Oleh sebab itu, Fahri menekankan bahwa semua pihak harus serius memecahkan isu tentang tanah, terutama dalam sisi suplai tanah untuk rakyat.
“Tanah selama ini banyak diberikan kepada pasar. Saya bicara seperti ini karena lebih sering berperan sebagai oposisi. Meskipun sekarang saya ada dalam pemerintahan, tapi oposisi ini belum pernah keluar dari otak saya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Mantan Wakil Ketua DPR RI ini menerangakan, wacana subsidi tanah akan bisa memberikan kebijakan yang lebih jelas terhadap perencanaan kota. Sehingga, warga perkotaan bisa membangun rumah di atas tanah pemerintah.
“Dengan pembangunan rumah vertikal di atas tanah pemerintah di kota ini, memberikan kita kekuatan supaya kawasan tidak kumuh,” ucapnya.
“Oleh karena itu, di sisi suplai kita memastikan harus ada tanah yang murah, bahkan mungkin gratis untuk membangun rumah di atasnya,” tambah Fahri Hamzah.
Bagi Wamen Fahri, Indonesia sudah mencapai kesuksesan dalam hal sandang dan pangan, belum di soal papan.
“Sekarang kita over suplai pangan seperti beras. Tapi, kenapa kita tidak pernah bicara bagaimana agar over suplai perumahan. Padahal jutaan rakyat mengantre untuk punya rumah dan punya tanah,” tandas Fahri. (*)
