Jakarta (NTBSatu) – Pemerintah tengah menyiapkan program besar-besaran untuk merenovasi satu juta rumah tidak layak huni. Khususnya, bagi masyarakat miskin ekstrem di seluruh Indonesia.
Program ini akan menjadi salah satu langkah strategis, untuk mempercepat pencapaian target SDGs (Sustainable Development Goals) dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.
Hal tersebut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah ungkapkan usai bertemu Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono di Jakarta, Senin, 2 Juni 2025.
“Kita sedang siapkan minimal satu juta rumah untuk direnovasi, dan tanggung jawab serta mekanisme teknisnya sedang dibahas. Ini bukan hanya soal anggaran. Tapi dampaknya sangat luas bagi kualitas hidup masyarakat,” ujar Fahri melalui akun Facebook miliknya, malam ini.
Wamen Fahri mengungkapkan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) masih akan pemerintah lakukan dengan pemberian dana langsung ke penerima bantuan sebesar Rp21,8 juta.
Dana tersebut akan dimanfaatkan Rp2,5 juta untuk tukang bangunan, Rp1,8 juta untuk fasilitator, serta Rp17,5 juta untuk bahan bangunan.
Kerja Sama dengan Koperasi Merah Putih
Namun yang membedakan, sambung Fahri, kali ini pemerintah akan menggandeng Koperasi Merah Putih sebagai mitra strategis dalam penyediaan material bangunan.
Rancangan mekanisme ini agar pengadaan bahan bangunan langsung dari koperasi di tingkat desa. Hal tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo, untuk memangkas rantai distribusi yang selama ini menambah biaya.
“Dengan pola koperasi, harga semen, besi, baja dan material lainnya bisa ditekan. Harapannya, anggaran Rp21,8 juta per unit itu bisa benar-benar cukup untuk mewujudkan rumah yang layak,” jelasnya.
Fahri menambahkan, program ini tidak hanya menyasar perbaikan fisik seperti atap dan dinding. Tetapi juga menitikberatkan pada sanitasi, air bersih, dan lantai yang memenuhi standar kelayakan rumah.
Hal ini sejalan dengan indikator SDGs yang mengharuskan rumah memiliki sanitasi yang memadai, air bersih. Serta, konstruksi bangunan yang kokoh dan aman.
“Standar rumah layak menurut SDGs itu sudah jelas, dan kita ingin renovasi ini bukan sekadar tambal sulam. Tapi transformasi menyeluruh terhadap kualitas hidup warga,” tambah Wamen Fahri.
Fahri berharap, program renovasi rumah ini dapat mulai dalam waktu dekat setelah seluruh aspek teknis, koordinasi lintas kementerian, dan skema pendanaan selesai.
“Pemerintah juga mengajak semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Untuk mendukung pelaksanaan program yang sangat strategis ini,” pungkas Fahri. (*)
