Mataram (NTBSatu) – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Zia Urrahman menyoroti banyaknya kepala sekolah yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Menurutnya, hal ini menciptakan ketidakpastian kebijakan yang kurang kondusif bagi kelangsungan pendidikan di Kota Mataram.
“Ketidakpastian ini bisa mempengaruhi stabilitas sekolah. Karena Plt tidak memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan penting,” ujar Zia, Senin, 5 Mei 2025.
Zia juga mempertanyakan mengapa isu ini baru mencuat menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang justru seharusnya menjadi fokus utama sekolah.
“Masalah kekosongan kepala sekolah harusnya menjadi prioritas sepanjang tahun, bukan hanya menjelang PPDB. Ini masalah fundamental yang menghambat kemajuan pendidikan,” kritiknya.
Sementara Ketua PGRI Kota Mataram, Imam Purwanto turut menyuarakan kekhawatirannya. Ia mendesak Dinas Pendidikan segera mengisi posisi kepala sekolah yang kosong, mengingat dampaknya terhadap kualitas pengelolaan sekolah.
“Ini bukan hanya masalah administratif, tetapi juga soal masa depan pendidikan anak-anak kita,” tegas Imam.
Data terbaru menunjukkan bahwa sejumlah SMPN di Kota Mataram belum memiliki kepala sekolah definitif. Di antaranya SMPN 2, SMPN 6, SMPN 12, SMPN 18, SMPN 21, dan SMPN 24.
Kekosongan ini menambah deretan masalah yang harus segera diselesaikan. Di tingkat SD, masalah kekosongan bahkan lebih parah, dengan puluhan sekolah yang tidak memiliki kepala sekolah tetap.
Masalah ini semakin mendalam, ketika kebijakan pendidikan terhambat oleh kekosongan jabatan yang seharusnya segera teratasi.
Zia meminta Dinas Pendidikan segera menuntaskan masalah ini. Sehingga, sektor pendidikan di Kota Mataram tidak terus-menerus terjebak dalam ketidakpastian dan sekolah tidak kehilangan arah dalam pengambilan kebijakan strategis.
“Sekolah tanpa pemimpin yang jelas akan terhambat dalam merancang program jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” tandas Zia. (*)
