Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal curhat tentang kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sedang tidak baik-baik saja. Hal ini ia sampaikan di hadapan Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin, 28 April 2025.
“Saat ini kami memiliki lima BUMD, kami tidak bisa bilang bahwa kondisi BUMD kami sekarang ini baik-baik saja,” ungkap Iqbal.
Salah satu BUMD terbesar yakni Bank NTB Syariah, Iqbal melaporkan kondisinya sekarang tidak baik-baik saja. Sebab, belum lama ini, Bank NTB Syariah mendapat serangan siber. Sehingga, pelayanan sempat terganggu beberapa hari.
Merespons persoalan tersebut, Iqbal mengambil kebijakan untuk melakukan penataan besar-besaran terhadap Bank NTB Syariah.
“Hari-hari ini kami sedang menata kembali Bank NTB Syariah. Hari-hari ini kami sedang gonjang ganjing, salah satunya kami mendapatkan serangan siber. Dan sekarang kami sedang melakukan Pansel untuk mengganti seluruh pengurus yang ada,” ujarnya.
Iqbal mengatakan, selama ini salah satu yang menjadi penyakit BUMD di NTB yakni, jajaran pengurus bukan orang-orang profesional di bidangnya. Tetapi, diangkat dan diambil dari orang-orang dekat kepala daerah alias tim sukses.
Karena itu, Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki ini mengambil langkah melakukan perombakan besar-besaran terhadap komposisi pengurus Bank NTB Syariah. Yakni mengganti seluruh pengurus lama.
Hal itu ia lakukan untuk memastikan, semua jajaran pengurus merupakan orang-orang profesional dan berkompeten di bidangnya.
“Salah satu penyakit BUMD itu adalah seperti yang disampaikan kang Dedi Mulyadi (Gubernur Jawa Barat), bahwa dijadikan tempat penampungan tim sukses. Kami berkomitmen untuk menaruh orang profesional,” tegasnya.
Bentuk Holding BUMD
Lebih jauh ia menyampaikan, dalam pengelolaan BUMD di NTB ke depannya, Pemprov NTB akan mengintegrasikan seluruh BUMD yang ada. Sehingga, kinerja BUMD bisa lebih optimal untuk memberikan pendapatan bagi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan integrasikan secara vertikal, seperti BPR syariah akan jadi anak perusahaan Bank NTB Syariah. Sehingga nanti kami akan memiliki satu holding company yang akan mengurus seluruh usaha di sektor keuangan,” jelasnya.
Selanjutnya Iqbal juga menyampaikan, kondisi BUMD bernama PT Gerbang NTB Emas (GNE) yang lebih memperhatikan lagi. Sampai dengan saat ini, PT GNE belum bisa melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lantaran masih menunggak pajak.
“Kami juga punya PT GNE yang kondisi saat ini bahkan tidak boleh RUPS, karena masih nunggak pajak sehingga tidak bisa RUPS. InsyaAllah kami sedang konsultasi dengan DPRD terkait langkah-langkah setrategis yang akan diambil, sehingga ke depannya bisa lebih baik,” tambahnya.
Terakhir ia menyampaikan, Pemprov NTB akan mendirikan satu buah holding company bernama NTB Capital yang akan bergerak dalam sektor keuangan dan investasi. Setiap investor yang akan menanamkan modalnya di NTB, akan didampingi oleh NTB Capital ini untuk ikut berinvestasi.
“Sehingga dengan NTB Capital ini akan membuat iklim investasi lebih baik. Karena pemerintah hadir langsung untuk memberikan kepastian investasi bagi para investor,” pungkasnya. (*)
