Sumbawa Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Kepala Desa Serentak 2026 pada Senin, 13 Juli 2026.
Pesta demokrasi tingkat desa tahun ini menyasar 21 desa pada 8 kecamatan secara bersamaan. Pemerintah daerah mengonfirmasi kehadiran 21.826 pemilih yang akan menyalurkan hak suara mereka. Masyarakat akan menggunakan 52 Tempat Pemungutan Suara untuk memilih pemimpin baru mereka.
Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si. menyebut, momentum ini sebagai langkah awal keserentakan Pilkades. Pengalaman masa lalu harus menjadi bahan evaluasi total demi perbaikan kualitas kerja.
“Keserentakan Pilkades memulai babak baru tahun ini. Pengalaman masa lalu memberi pelajaran berharga agar kualitas kepemimpinan desa semakin meningkat,” ujar Bupati Amar, Senin, 13 Juli 2026.
Pemerintah daerah memegang tanggung jawab moral untuk mengawal stabilitas keamanan selama proses politik berlangsung. Semua pihak harus memastikan kenyamanan warga saat mendatangi bilik suara nanti.
“Kami mengemban tugas besar untuk memastikan seluruh tahapan berjalan aman dan nyaman bagi masyarakat,” tegas Bupati.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Sumbawa Barat, H. Abdul Hamid, S.Pd., M.Pd., menjamin kesiapan logistik. Pihaknya sedang merancang distribusi logistik secara cermat menuju seluruh wilayah.
“Tim kami sedang mematangkan seluruh kebutuhan logistik pemungutan suara demi kelancaran hari pemilihan,” katanya.
Antisipasi Sengketa Pilkades
Dinas Pemberdayaan Masyarakat juga menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi potensi sengketa hasil pemilihan. Panitia menyediakan ruang resmi bagi peserta yang ingin mengajukan keberatan secara hukum.
Pemerintah daerah menaruh perhatian khusus pada keakuratan data pemilih agar warga tidak kehilangan hak suara. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memegang peranan penting dalam memutakhirkan data penduduk terkini.
Aparat keamanan mendapat instruksi tegas untuk menjaga independensi selama tahapan pemilu berlangsung. Pembina desa harus aktif mengawasi situasi lapangan demi mencegah konflik sosial.
“Mari semua pihak menjaga netralitas secara ketat. Petugas keamanan harus mengawal situasi agar tetap kondusif tanpa memihak siapa pun,” pesan Bupati.
Bupati juga mendorong penerapan inovasi baru melalui sistem pemungutan suara berbasis elektronik. Metode modern ini akan memberikan pembelajaran politik yang berharga bagi warga desa.
Para camat harus rajin mengunjungi desa untuk menyerap informasi langsung dari masyarakat bawah. Langkah antisipatif ini mampu meredam isu miring yang berpotensi memecah belah warga.
Pemerintah daerah berharap pesta demokrasi ini menghasilkan pemimpin terbaik pilihan rakyat secara murni. Kesuksesan agenda ini memerlukan kerja sama nyata dari seluruh lapisan masyarakat. (*)
