Lombok Timur (NTBSatu) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur meminta pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertumpu pada Badan Gizi Nasional (BGN). DPRD mendorong pemerintah daerah hingga pemerintah desa ikut mengawal pelaksanaan program agar berjalan tepat sasaran.
Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri mengatakan, arahan Presiden menekankan pentingnya pengawasan bersama terhadap program prioritas nasional tersebut. Karena itu, seluruh unsur pemerintah di daerah perlu mengambil peran sesuai kewenangannya.
“Semua sekarang ini, baik kepala desa, camat, maupun pemerintah daerah, silakan mengawasi jalannya MBG. Kita sama-sama memperbaiki agar program ini benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat,” ujarnya, Senin, 13 Juli 2026.
Pemda Perlu Ambil Peran
Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah akan memperkuat pengawasan di lapangan. Pemerintah daerah dapat lebih cepat mengetahui kendala yang muncul , sekaligus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi.
Ia menjelaskan, sebagian sekolah di Lombok Timur sudah kembali memulai kegiatan belajar. Namun, beberapa dapur MBG masih belum beroperasi karena pengelola masih menunggu instruksi dari Badan Gizi Nasional.
Ia menilai kondisi tersebut masih dapat dimaklumi. Sebab, MBG merupakan program baru dengan cakupan luas dan anggaran yang sangat besar.
Kondisi itu menuntut tata kelola yang kuat agar pelaksanaan program berjalan efektif.
Perbaiki Tata Kelola
Yusri menilai, BGN perlu terus memperkuat sistem kerja dan koordinasi, mulai dari tingkat pusat hingga pelaksana di daerah. Menurutnya, tata kelola yang baik akan memudahkan pelaksanaan program sekaligus meminimalkan persoalan di lapangan.
Ia juga meminta pemerintah pusat memberi ruang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk ikut mengawasi program.
Dengan begitu, pemerintah daerah tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat berperan aktif dalam memastikan MBG berjalan sesuai ketentuan.
“Kami berharap tata kelola ini terus diperbaiki secara detail. Pemerintah daerah juga perlu mendapat peran lebih besar agar pengawasan berjalan maksimal,” ujarnya.
DPRD Lombok Timur berharap sinergi antara BGN, pemerintah daerah, camat, dan kepala desa mampu memperkuat pelaksanaan MBG.
Dengan pengawasan yang melibatkan semua pihak, program tersebut diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi para siswa sekaligus mencapai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah. (*)
