Mataram (NTBSatu) – Dua Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, memberikan respons terhadap siarang langsung CNN Indonesia yang di-relay KPU NTB melalui chanal YouTube resminya.
Paslon Rohmi-Firin melalui Sekretaris Tim Pemenangannya, Mahsan mengaku sangat menyayangkan adanya tayangan tersebut. Apalagi menghadirkan Djayadi Hanan, yang notabene adalah Konsultan Paslon 03.
“Tentu kami dari tim Paslon 01 sangat menyayangkan itu. Kebetulan saya ikuti dialog tersebut. Apalagi di dalam dialog tersebut juga menampilkan hasil survei yg menguntungkan Paslon 03,” jelas Mahsan kepada NTBSatu, Kamis, 21 November 2024.
Menurutnya, adanya tayangan tersebut memunculkan berbagai perspektif terhadap pihak penyelenggara debat. Dalam hal ini KPU NTB. “Salah satunya, indikasi ketidaknetralan. Ini kan jelas terlihat,” ujarnya.
Mahsan menyebutkan, Tim 01 sudah menyampaikan protes kepada KPU NTB. Sebab ia merasa, sejak pelaksanaan debat pertama hingga ketiga, selalu merasa rugi.
“Tadi pagi saya sudah menyampaikan protes itu. Karena saya melihat dalam debat pertama sampai ketiga kita selalu dirugikan. Termasuk pamdal yang arogan pada debat terkahir kemarin,” jelasnya.
Terhadap kejadian ini, KPU NTB sangat berpotensi dilaporkan ke DKPP. Apabila ada dari tim hukum Paslon yang berkeinginan melapor.
“Soal itu, tentu kita bersama tim hukum juga akan mengkaji terkait dugaan ketidaknetralan ini. Langkah hukum termasuk arah laporan ke DKPP,” pungkasnya.
Serahkan ke Bawaslu
Sementara itu, Paslon Nomor Urut 02, Zul-Uhel menanggapi santai soal penayangan tersebut.
Melalui Juru Bicaranya, Dian Sandi mengaku, apa yang KPU lakukan sejauh ini sudah sangat baik. Walaupun pihaknya sangat menyayangkan adanya publikasi lembaga survei oleh salah satu lembaga survei pada acara pra debat kemarin.
“KPU juga mengakui mereka kecolongan. Jangan sampai integritas KPU dirusak oleh oknum yang bermain mengintervensi acara resmi seperti semalam karena itu tersiar di akun resmi KPU,” kata Dian kepada NTBSatu, Kamis, 21 November 2024.
Tim Zul-Uhel mengerti, bahwa itu hanyalah bentuk penggiringan opini. Sebab, survei yang muncul tersebut merupakan bulan Oktober.
“Sementara, Banyak hal yang terjadi selama sebulan dan kami sudah leading pada pertengahan bulan November menjelang pencoblosan,” ungkap Sandi.
Terhadap persoalan ini, Tim Zul-Uhel menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu. Tindakan apa yang akan diambil untuk persoalan tersebut.
“Opini berkembang di luar, bahwa CNN telah merusak independensi KPU,” tandasnya.
Debat Ketiga Pilgub NTB 2024
Sebagai informasi, rangkaian debat Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024 telah berakhir. KPU NTB menyelenggarakan debat terakhir pada Rabu, 20 November 2024 kemarin di Hotel Lombok Raya.
Debat ketiga Pilgub NTB 2024 disiarkan langsung melalui CNN Indonesia.
Dalam siaran CNN yang di-relay KPU NTB melalui chanel YouTubenya, sebelum debat mulai, pihak penyiar menampilkan hasil survei elektabilitas paslon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Sekaligus sesi bincang-bincang dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan.
Dalam tayangan berdurasi 2.15 detik itu, presenter CNN menanyakan peluang menang tiga kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.
Bahkan disebut rinci, dua di antaranya petahana, Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalillah. Penantang dua figur incumbent itu adalah Lalu Muhammad Iqbal.
“Seberapa besar rekam jejak menjadi senjata untuk debat kali ini?,” tanya presenter.
Djayadi Hanan melalui wawanacara jarak jauh menanggapi, selain rekam jejak, faktor berpengaruh adalah hasil survei. Pemetaan yang dilakukan LSI, dua petahana tersebut dikalahkan pendatang baru Lalu Muhammad Iqbal.
“Karena kalau berdasarkan hasil survei LSI pertengahan Oktober lalu, Calon Gubernur dan Calon Gubernur petahana itu ketinggalan, daripada penantang mereka, Lalu Muhammad Iqbal,” jelas Djayadi Hanan.
Ia kemudian merinci, Elektabilitas Lalu Muhammad Iqbal mencapai 33 persen, menyusul Rohmi–Firin 27 persen di posisi kedua. Posisi Zul – Uhel paling buncit, 21 sampai 22 persen.
Faktor yang membuat rendahnya elektabilitas Zulkieflimansyah sebagai petahana, akibat menurunnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja selama 5 tahun lalu. (*)
