Mataram (NTBSatu) – Puluhan mahasiawa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Koordinator Bali Nusra, melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Polda NTB, Senin, 30 September 2024.
Dalam aksinya itu, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan. Salah satunya, mendesak Kapolda NTB agar menindak tegas oknum polisi yang terlibat main mata atau membeking keberadaan tambang ilegal yang ada di Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat.
Koordinator Umum, M. Tohir Jaelani menyampaikan, keberadaan berbagai tambang ilegal di NTB semakain marak. Ia menduga, mulusnya tambang ilegal tersebut beroperasi karena adanya permainan kaum elit di belakangnya.
Menurutnya, tidak mungkin masyarakat biasa atau kelompok masyarakat hanya bermodalkan cangkul dan linggis melakukan penambangan tersebut. Melainkan, ada pengelolanya.
“Mereka rakus, maunya ambil semua. Ada bosnya yang datang,’’ ungkapnya.
Massa juga menyoroti soal aksi pembakaran yang secara spontan di salah satu lokasi tambang di Lombok Barat beberapa waktu lalu. Katanya, jika yang melakukan penambangan tersebut adalah warga biasa maka, hanya menggunakan alat-alat seadanya.
Berbeda dengan lokasi tambang yang dibakar itu. Mereka memiliki alat-alat berat untuk menggali tanah dan mengolah material, serta dump truk untuk mengangkut material pada lahan seluas tiga kali lapangan bola.
“Mereka juga membangun beberapa kolam penampungan air, hampur seluas kolam renang. Beberapa pekerja juga tidak ada yang mengenalnya, bukan warga sekitar dan ada juga dugaan warga negara asing (WNA) China,” jelasnya.
Jamin Kebebasan Berpendapat
Selain itu, BEM SI juga mendesak agar Kapolda NTB memberikan jaminan kepada masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya.
Penting menurutnya dalam menjamin kebebasan berpendapat di Indonesia. Tindakan represif terhadap aksi demonstrasi damai dapat menciptakan efek jera bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Akibatnya, ruang demokrasi menjadi semakin sempit dan suara rakyat semakin sulit didengar.
“Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus menghormati hak-hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat,” ujarnya.
Sebagai contoh, kasus pelaporan mahasiswa di NTB beberapa waktu lalu. Ini menjadi cerminan dari tantangan yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia.
Tindakan represif terhadap aksi demonstrasi damai tidak hanya melanggar hak-hak asasi manusia, tetapi juga dapat memicu konflik sosial.
“Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berkomitmen dalam menciptakan ruang demokrasi yang inklusif dan partisipatif,” jelasnya.
Tak hanya itu, aliansi BEM SI itu juga mendesak agar siber ataupun alat istrumen dan fasilitas Negara untuk memberantas judi online yang sampai hari ini masih banyak yang belum tertib. Khususnya di NTB.
“BEM SI mendukung Polda NTB untuk melakukan penertiban persoalan yang sifatnya merugikan Masyarakat, masih banyak beroprasi agar ke depannya mereka tidak melakukan aktifitas semuanya sendiri tanpa memperdulikan lingkungan,” terangnya.
Dalam aksinya itu, salah satu pejabat Polda NTB menerima mahasiswa tersebut. Akan tetapi massa menolak karena menginginkan Kapolda NTB yang menerima langsung.
“Kami akan melakukan aksi berjilid-jilid, kami tidak puas dengan jawaban pihak Polda NTB. Karena yang menerima Kasubdit,” pungkasnya. (*)
