Mataram (NTBSatu) – Harga sejumlah bahan pangan di Pasar Induk Mandalika, Kota Mataram, terus turun dalam beberapa pekan terakhir. Namun, penurunan harga belum mampu menghidupkan aktivitas jual beli.
Kondisi ini menunjukkan daya beli masyarakat masih “keok” atau melemah karena penghasilan yang tersedia lebih banyak terserap untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Pedagang pun mengaku pasar masih sepi meski harga sejumlah komoditas mulai melandai.
Sejumlah komoditas mengalami penurunan harga. Cabai rawit kini sekitar Rp50 ribu per kilogram, turun dari sebelumnya Rp70 ribu hingga Rp80 ribu per kilogram. Harga tomat juga turun menjadi sekitar Rp10 ribu per kilogram. Sementara harga wortel, sawi, dan kol turun dari sekitar Rp5 ribu menjadi Rp3 ribu per kilogram.
Harga daging ayam ras ikut melandai. Saat ini pedagang menjualnya pada kisaran Rp35 ribu hingga Rp38 ribu per kilogram. Sebelumnya, harga daging ayam ras hampir tidak pernah turun dari angka Rp40 ribu per kilogram. Adapun harga bawang merah kini berada pada kisaran Rp25 ribu hingga Rp26 ribu per kilogram, terdapat kenaikan harga sedikit.
Pedagang bawang merah, Jaenap mengatakan, turunnya harga berbagai komoditas belum mampu menarik lebih banyak pembeli.
“Harga memang turun, tapi pembeli tetap sepi. Orang datang ke pasar seperlunya saja. Sekarang mereka lebih mengutamakan kebutuhan lain,” katanya, Senin, 6 Juli 2026.
Kurangi Konsumsi, Siapkan Dana Pendidikan Anak
Kondisi itu juga dirasakan Siti Jenar, warga Kota Mataram. Ia memilih mengurangi belanja kebutuhan sehari-hari karena harus menyiapkan biaya masuk sekolah anaknya yang tahun ini diterima di SMKN 1 Mataram.
“Anak saya masuk SMKN 1 Mataram. Untuk beli seragam dan perlengkapan sekolah saja habis sekitar Rp3 juta. Jadi sekarang kami menghemat belanja dulu,” ujarnya.
Menurut Siti, kondisi keuangan keluarganya semakin ketat karena suaminya yang berstatus ASN di Pemerintah Kota Mataram belum menerima gaji ke-13.
“Gaji ke-13 suami saya belum cair. Jadi kami harus benar-benar mengatur pengeluaran. Yang utama sekarang kebutuhan sekolah anak,” katanya.
Kondisi tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB. Selama dua bulan berturut-turut, NTB mengalami deflasi. Pada April 2026, deflasi tercatat sebesar 0,11 persen, kemudian berlanjut pada Mei 2026 sebesar 0,08 persen.
Melimpahnya pasokan pangan setelah Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) membuat harga sejumlah komoditas turun. Selain cabai rawit, penurunan juga terjadi pada tomat, kol, daging ayam ras, ikan tongkol, hingga tarif angkutan udara.
Namun, tren tersebut berbalik pada Juni 2026. NTB mencatat inflasi sebesar 0,37 persen. Kenaikan harga BBM nonsubsidi mendorong biaya distribusi barang naik, bersamaan dengan meningkatnya harga bawang merah dan bawang putih.
Meski sempat mengalami deflasi selama dua bulan, inflasi tahunan (year-on-year) NTB pada Juni 2026 mencapai 3,55 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan harga kebutuhan pokok di NTB secara umum masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Solusi untuk Pemerintah
Pengamat ekonomi, Dr. Firmansyah menilai, harga pangan yang turun seharusnya menjadi kabar baik bagi masyarakat. Namun, pasar yang masih sepi menunjukkan persoalan utama bukan lagi pada harga barang, melainkan kemampuan masyarakat untuk membeli.
Menurutnya, banyak keluarga kini mengalihkan penghasilannya untuk kebutuhan yang tidak bisa ditunda, seperti biaya pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru, tagihan listrik, bahan bakar minyak (BBM), hingga cicilan. Akibatnya, uang yang tersedia untuk belanja kebutuhan sehari-hari semakin terbatas.
“Kalau harga sudah turun, tetapi pasar tetap sepi, berarti masalahnya ada pada daya beli. Pendapatan masyarakat belum membaik, sementara pengeluaran terus bertambah, apalagi sekarang banyak keluarga harus menyiapkan biaya sekolah anak,” jelas Firmansyah.
Ia mengatakan, kondisi itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Angka pertumbuhan ekonomi bisa meningkat karena belanja pemerintah atau investasi, tetapi belum tentu meningkatkan pendapatan rumah tangga.
Menurut Firmansyah, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan begitu, uang akan kembali beredar di tengah masyarakat dan aktivitas ekonomi ikut bergerak.
“Pemerintah perlu mempercepat penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, membuka lebih banyak lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja, serta memperkuat UMKM melalui akses permodalan dan pendampingan. Kalau pendapatan masyarakat naik, daya beli ikut pulih. Saat masyarakat kembali berbelanja, pedagang juga merasakan dampaknya dan roda ekonomi bisa bergerak lebih baik,” pungkasnya. (*)
