Mataram (NTBSatu) – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN), Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan, sebagai tersangka pada Kamis, 2 Juli 2026.
Penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) langsung membuka tabir perjalanan kariernya.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, membenarkan kasus yang menyeret jenderal tersebut.
“Satu orang tersangka lagi yaitu saudara LMI. Ini yang menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025. Sekarang selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN,” ujarnya, mengutip YouTube Metro TV pada Jumat, 3 Juni 2026.
Penyidik langsung menahan Iwan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penahanan ini bertujuan demi kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan.
Profil Singkat Lalu Muhammad Iwan
Lalu Muhammad Iwan Mahardan lahir di NTB pada 22 Januari 1972. Ia menempuh jalur pendidikan kepolisian melalui Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) dan lulus pada tahun 1994.
Sebagai putra daerah NTB, keberhasilannya menembus pangkat jenderal sempat menjadi sorotan positif di tanah kelahirannya pada awal tahun 2026.
Sebelum memegang jabatan sipil di lembaga pemerintahan, Lalu Iwan membangun sebagian besar masa dinasnya di Korps Brigade Mobil (Brimob). Ia mengawali penugasan lapangan di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat.
Setelah itu, ia memperluas pengalaman teritorialnya dengan mengemban berbagai jabatan strategis di lingkungan Polda Bengkulu serta Polda Metro Jaya.
Selanjutnya, karier kepolisiannya menanjak signifikan saat ia memperoleh kenaikan pangkat sebagai Brigadir Jenderal Polisi. Kenaikan pangkat ini berjalan selaras dengan penugasan barunya di luar struktur utama Polri yaitu masuk ke dalam jajaran perwira tinggi yang memperkuat BGN.
Posisi Mentereng di BGN
Di BGN, Lalu Iwan langsung mendapat kepercayaan memegang kendali regulasi dan komunikasi publik. Ia tercatat menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas BGN sejak awal pembentukan badan tersebut hingga awal tahun 2025.
Kinerjanya di biro hukum membuat posisinya bergeser ke arah taktis. Pada Maret 2025, ia mendapat promosi untuk menduduki jabatan eselon yang lebih strategis sebagai Sesdep Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN. Jabatan inilah yang diembannya hingga ia terjerat dalam kasus hukum tata kelola pengadaan komponen pendukung program MBG.
Polemik Kepatuhan LHKPN
Seiring dengan mencuatnya status tersangka pada Kamis, 2 Juli 2026, profil kepatuhan administrasi Lalu Iwan langsung memicu sorotan tajam dari publik.
Berdasarkan pemeriksaan pada basis data transparansi penegakan hukum, nama Lalu Iwan belum pernah tercantum dalam sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kosongnya catatan aset ini menimbulkan pertanyaan, mengingat posisinya sebagai Sesdep di BGN mewajibkannya secara Undang-Undang untuk menyetorkan laporan kekayaan secara berkala.
Hal ini kini sebagai salah satu poin yang disoroti publik di tengah dugaan keterlibatannya mengatur harga jual wadah makanan dan menerima pembagian keuntungan ilegal dari MBG. (*)
