Sumbawa Besar (NTBSatu) – Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin membenarkan adanya rencana penyesuaian tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Batulanteh.
Ia mengatakan, pihak PDAM Batulanteh telah berkonsultasi dengan DPRD terkait rencana tersebut. Menurutnya, PDAM Sumbawa saat ini masih memiliki tarif air terendah daripada daerah lain di Indonesia.
“PDAM itu berkonsultasi ke kami karena berencana menyesuaikan tarif. Tarif kita ini termasuk yang terendah se-Indonesia,” ujarnya kepada NTBSatu, Selasa, 31 Maret 2026.
Nanang menjelaskan, DPRD menanyakan alasan di balik rencana kenaikan tarif tersebut. Dari hasil penjelasan pihak PDAM, biaya produksi air saat ini lebih tinggi dari harga jual ke masyarakat.
“Biaya produksi Rp3.500, sementara dijual Rp2.500. Ini tentu berbahaya kalau terus dibiarkan,” katanya.
Meski demikian, DPRD Sumbawa belum memberikan persetujuan atas rencana kenaikan tarif tersebut. Ia menegaskan, PDAM harus terlebih dahulu melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat.
Nanang meminta sosialisasi melibatkan berbagai pihak, mulai dari DPRD hingga pemerintah kecamatan dan desa. “Nanti silakan disosialisasikan dulu, baik ke DPRD maupun ke masyarakat melalui camat dan kepala desa. Setelah itu baru bisa ada keputusan,” tegasnya.
Perbaikan Layanan Jadi Syarat
Selain sosialisasi, DPRD Sumbawa juga menekankan pentingnya perbaikan pelayanan kepada pelanggan sebelum tarif naik. Ia menyebut, berbagai keluhan masyarakat terkait distribusi air dan kondisi instalasi harus segera PDAM tindaklanjuti.
“Semua keluhan masyarakat, baik instalasi maupun distribusi air ke rumah-rumah, harus segera diperbaiki,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, PDAM Sumbawa mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp30 miliar melalui APBN. Dana tersebut akan untuk memperbaiki instalasi yang rusak.
Menurutnya, kerusakan instalasi selama ini menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya distribusi air ke masyarakat. “Ada dukungan Rp30 miliar dari pusat untuk perbaikan instalasi, sehingga suplai air ke rumah warga bisa lebih baik,” katanya.
Tunggu Hasil Sosialisasi
Terkait komitmen pengawasan DPRD Sumbawa, Nanang menegaskan, pihaknya belum mengambil sikap final. DPRD Sumbawa akan menunggu proses sosialisasi selesai sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Belum ada keputusan. Kita tunggu sosialisasi dulu, setelah itu baru kita lihat komitmennya,” tegasnya. (*)
