Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, ketidakjelasan jadwal mutasi berpotensi memperpanjang kekosongan jabatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dampaknya, menurutnya, tidak hanya pada internal birokrasi, tetapi juga terhadap kualitas pelayanan publik.
“Kekosongan jabatan terlalu lama jelas berdampak pada kinerja OPD, terlebih pelayanan ke masyarakat,” ujarnya.
Dari pihak eksekutif, penundaan disebut murni karena faktor administratif. Pergeseran pejabat harus diundur lantaran dokumen Persetujuan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum sepenuhnya rampung, khususnya untuk jabatan Inspektur yang masih dalam proses pengajuan.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menegaskan, tidak ada alasan lain di balik molornya pelantikan. “Target kita, jika seluruh Pertek rampung minggu depan, maka proses pergeseran pejabat bisa segera dilaksanakan,” ujarnya, 18 Februari 2026.
Ia memastikan, begitu dokumen administratif lengkap, pelantikan akan segera dijadwalkan. Saat ini, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana bersama Sekda diketahui tengah melakukan kunjungan kerja ke Jakarta. Agenda tersebut turut memengaruhi jadwal koordinasi lanjutan terkait proses mutasi.
Sebelumnya, Mohan memastikan rotasi pejabat akan dilakukan sebelum Ramadan. “Iya, pasti sebelum puasa (Ramadan),” ujarnya, Selasa, 13 Januari 2026. (*)
