Pemprov NTB akan Surati Menag, Dorong Pengawasan Pesantren Diperkuat
Tolak Generalisasi Kekerasan Seksual di Pesantren
Meski kasus ini memicu keprihatinan luas, pemerintah menolak menggeneralisasi kekerasan seksual marak terjadi di lingkungan pesantren. Eks Kepala Dinas Koperasi dan UKM itu menyebut, kasus seperti itu hanya beberapa oknum saja yang melakukannya.
“Nggak kerap lah, ini kan satu dua kasus. Pondok kita kan ribuan,” katanya.
Pemerintah mengimbau, masyarakat agar tidak takut menyekolahkan anak di pesantren. Kemudian, meminta pengelola pondok memperkuat langkah pencegahan dan harus ada upaya preventif lebih baik.
“Banyak pondok yang baik. Saya tegaskan banyak pondok yang baik. Tapi ini memang ya namanya di pondok ya. Kalau tempat umum mungkin orang nggak terlalu ini. Tapi karena di pondok jadi besar sekarang di beritanya,” ujarnya.
Pada satu sisi, pemerintah juga mengajak pengurus pondok untuk memperkuat pemahaman pencegahan kekerasan dalam segala bentuk. Tentang bagaimana upaya upaya preventif untuk terjadi kekerasan dalam segala bentuk. Jangan sampai anak saling pukul. Ada kasus kekerasan seksual dan bullying atau perundungan.
“Ada kasus yang gini-gini ini supaya nggak ada. Kan kami ini perlindungan anak ya,” tutupnya. (*)



