​Menuju Solusi: Memutus Rantai Pelelangan Kursi
​Pemerintah, melalui UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, memang telah mencoba melakukan terobosan dengan sistem hospital-based (pendidikan spesialis berbasis rumah sakit) dan upaya menggratiskan biaya pendidikan. Namun, reformasi ini akan sia-sia jika “hulu”-nya, yaitu penerimaan mahasiswa kedokteran tingkat sarjana, masih dibiarkan menjadi ajang komersialisasi.
​Beberapa langkah radikal perlu diambil:
- ​Penghapusan Uang Pangkal Jalur Mandiri: Negara harus mensubsidi penuh operasional Fakultas Kedokteran agar kampus tidak perlu “berjualan” kursi. Seleksi harus dikembalikan pada standar akademik dan tes psikologi pengabdian;
- Beasiswa Ikatan Dinas Masif: Calon mahasiswa dari daerah tertinggal harus diberikan akses gratis total dengan kontrak kerja ketat untuk kembali ke daerahnya sebagai dokter spesialis;
- ​Transparansi Biaya: Audit menyeluruh terhadap penggunaan dana IPI di universitas untuk memastikan tidak ada pemborosan atau penyimpangan.
​Penutup
​Kesehatan adalah hak asasi, bukan komoditas. Selama sistem penerimaan mahasiswa kedokteran kita masih memuja kekuatan uang, selama itu pula krisis dokter spesialis di rumah sakit tidak akan pernah usai. Kita sedang mempertaruhkan nyawa jutaan rakyat hanya demi mempertahankan sistem pendidikan yang elitis dan komersial.
​Sudah saatnya kita berhenti memperlakukan fakultas kedokteran sebagai unit bisnis. Jika tidak, rumah sakit kita akan terus menjadi monumen megah yang kosong tanpa tenaga ahli, dan rakyat akan terus membayar harga mahal atas bobroknya sistem yang kita pelihara hari ini. (*)
