Cuaca Buruk Bikin Nelayan Tak Melaut, Pemkab Lobar Dorong Menabung dan Manfaatkan Pekarangan

Cuaca ekstrem dan kerusakan pesisir membuat banyak nelayan di Lombok Barat (Lobar) tidak bisa melaut. Kondisi ini tidak berlangsung dalam waktu yang singkat. Nelayan lama tidak melaut sehingga menyulitkan ekonomi mereka. ——————— Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar mendorong nelayan yang mengandalkan hasil laut dengan berhemat. Artinya, mereka harus menabung dari hasil laut untuk waktu yang lama sampai cuaca membaik. Selain itu, Pemkab juga mengimbau warga pesisir untuk mulai bercocok tanam di pekarangan rumah. Hal ini sebagai strategi bertahan hidup sementara. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (KPKP) Lombok Barat, Afgan Kusumanegara mengatakan, arahan tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan Bupati Lombok Barat. “Seperti yang diarahkan Pak Bupati, ketika nelayan dapat hasil banyak itu ditabung. Sehingga tabungan itu bisa dipakai untuk melanjutkan hidup ketika mereka belum bisa dapat hasil dari laut,” jelas Afgan kepada NTBSatu, Selasa, 17 Februari 2026 selepas mengantarkan bantuan ke Dusun Pengawisan, Desa Persiapan Pesisir Mas, Sekotong. Selain itu, pihaknya juga mendorong pemanfaatan lahan pekarangan. Afgan mengimbau masyarakat untuk mampu bertahan, setidaknya dengan bercocok tanam. “Kami dari Ketahanan Pangan akan mengedukasi masyarakat untuk menanam sayuran, sehingga ketika tidak melaut mereka tetap punya lauk pauk dan bisa mengurangi pengeluaran harian,” tambahnya. Puluhan Nelayan Tak Bisa Melaut Sementara itu, dari sisi lapangan, dampak abrasi dan gelombang besar dirasakan langsung oleh warga pesisir. Cuaca ekstrem yang menghantam pesisir barat Pulau Lombok pada awal tahun kemarin, mengakibatkan sekitar 50 rumah rusak parah. Kepala Dusun Pengawisan, Sobdi menyebut, kondisi ini bukan masalah baru. “Kerusakan yang mengakibatkan nelayan tidak bisa melaut itu sudah terjadi sejak lama. Untuk rumah warga di pinggir pantai yang rusak karena abrasi jumlahnya sekitar 50 rumah,” ungkapnya. Ia berharap ada solusi jangka panjang dari pemerintah. Bagi masyarakat nelayan, lanjut Sobdi, mereka membutuhkan bangunan pemecah ombak untuk mempertahankan mereka ketika cuaca ekstrem datang. “Harapan kami dibuatkan pemecah gelombang supaya ke depan bisa lebih aman,” ujarnya. Wewenang Pusat dan Provinsi Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini atau LAZ menegaskan, pembangunan pemecah gelombang, berada di luar kewenangan pemerintah kabupaten. “Kalau masalah pemecah gelombang, itu akan kita sampaikan ke pusat. Karena kewenangan laut bukan lagi ranah kabupaten, melainkan pemerintah pusat dan provinsi,” tegasnya. LAZ memastikan, Pemkab tidak akan tinggal diam. Ia akan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan provinsi untuk menyelesaikan masalah ini. “Wilayah yang terdampak abrasi sudah kita usulkan melalui BPBD dan Pemda ke Kementerian PUPR untuk ditangani, dan akan terus kita koordinasikan dengan pemerintah provinsi,” tutup LAZ. (*)