Tekan Angka Putus Sekolah, Dinas Dikbud Lobar Siapkan Beasiswa untuk 2.000 Anak
Lombok Barat (NTBSatu) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat (Dikbud Lobar), menyiapkan program beasiswa bagi siswa putus sekolah dan dari keluarga kurang mampu.
Hal ini sebagai langkah konkret meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pada 2026, pemerintah daerah menargetkan sedikitnya 2.000 siswa masuk dalam skema intervensi bantuan pendidikan tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat, Lalu Najamuddin menjelaskan, saat ini angka RLS masih berada di angka 7,15 tahun. Setara kelas 2 SMP bagi penduduk usia di atas 25 tahun. Sementara itu, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) sudah mencapai 14,24 tahun, setara jenjang D2
“Harapan lama sekolah kita sudah bagus, peringkat ketiga. Artinya anak-anak Lombok Barat punya peluang sampai D2. Tetapi rata-rata lama sekolah masih di posisi delapan. Ini yang harus kita kejar,” ujarnya kepada NTBSatu, Kamis, 12 Februari 2026.
Untuk itu, pihaknya melakukan pendataan menyeluruh terhadap warga yang putus sekolah, baik usia sekolah maupun di atasnya.
Mereka akan diarahkan mengikuti program pendidikan kesetaraan melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) dengan skema Paket A, B, dan C. Bahkan, warga usia 25 tahun ke atas yang belum lulus SMP tetap direkrut untuk mengikuti ujian penyetaraan
“Kita punya inovasi satu guru, satu anak putus sekolah. Jadi setiap guru wajib merekrut minimal satu anak yang sudah berhenti sekolah untuk dibina dan dikembalikan ke sistem pendidikan,” jelasnya.
Bantuan Rp400 Ribu per Siswa per Tahun
Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan beasiswa khusus masyarakat miskin bagi siswa usia sekolah yang terdata dalam basis data sosial. Besaran bantuan per siswa sekitar Rp400 ribu per tahun, dengan sasaran utama mereka yang terancam putus sekolah karena faktor ekonomi
“Kalau penyebabnya ekonomi, kita intervensi lewat beasiswa. Targetnya 2.000 siswa untuk tahun ini, tetapi kita lakukan pendataan dulu bersama Dinas Sosial,” katanya.
Najamuddin menegaskan, pembenahan data kependudukan dan pendidikan juga menjadi fokus penting. Menurutnya, pembaruan data akan berdampak pada peningkatan indikator pendidikan daerah dan ketepatan kebijakan.
“Jangan sampai datanya tidak ter-update. Bisa saja seseorang sudah S2, tetapi masih tercatat SMA. Itu berpengaruh pada angka harapan lama sekolah,” ujarnya.
Dengan kolaborasi lintas OPD, termasuk Dukcapil dan instansi terkait, Dinas Dikbud Lobar menargetkan kenaikan angka RLS dalam waktu dekat.
“Minimal kita bisa naik ke posisi enam atau lima. Tidak boleh lagi ada anak Lombok Barat yang berhenti sekolah tanpa kita tahu alasannya,” tegasnya. (Zani)
