Pemkab Lombok Timur Mulai Jajal Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2027

Lombok Timur (NTBSatu) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, mulai menjajal penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui konsultasi publik rancangan awal yang berlangsung di Kantor Bupati, Kamis, 12 Februari 2026. Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin memimpin langsung forum strategis tersebut dan meminta seluruh pemangku kepentingan aktif memberi masukan demi memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah. Kegiatan yang diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lombok Timur itu melibatkan unsur DPRD, pimpinan OPD, camat se-Lombok Timur, akademisi, NGO, serta tokoh masyarakat. Pemerintah daerah menargetkan RKPD 2027 selaras dengan visi Lombok Timur SMART (Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan). Bupati membeberkan capaian indikator makro pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur tahun 2025 mencapai 72,35 persen atau naik 0,87 poin dari tahun sebelumnya. Usia harapan hidup menyentuh 72,29 tahun, sementara harapan lama sekolah tercatat 14,08 tahun dengan rata-rata lama sekolah 7,71 tahun. Pengeluaran per kapita masyarakat juga meningkat hingga Rp 10,851 juta per tahun. Meski IPM Lombok Timur masih berada di peringkat ketujuh di lingkup Nusa Tenggara Barat, Bupati meminta semua pihak tetap optimistis. Ia menegaskan, jumlah penduduk Lombok Timur jauh lebih besar dari kabupaten/kota lain di NTB, sehingga tantangan pembangunan juga lebih kompleks. “Kita syukuri capaian ini sambil terus berupaya naik ke posisi enam dan seterusnya,” tegasnya. Pertumbuhan Ekonomi Lampaui 6 Persen Pemkab Lombok Timur juga mencatat tren positif pada indikator sosial. Persentase penduduk miskin tahun 2025 turun menjadi 13,53 persen dari sebelumnya 14,51 persen. Indeks kedalaman kemiskinan membaik menjadi 2,46 persen dari 2,66 persen, sedangkan indeks keparahan kemiskinan turun ke angka 0,61 dari 0,77 persen. Namun demikian, garis kemiskinan meningkat menjadi Rp602.564 per kapita per bulan, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya Rp583.967. Pada sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 2,85 persen pada 2024 menjadi 2,82 persen di 2025. Sementara laju inflasi 2025 berada di angka 3,21 persen, sedikit lebih tinggi dari 3,01 persen pada 2024 dan di atas rata-rata NTB. Bupati Haerul menegaskan, pertumbuhan ekonomi Lombok Timur melampaui 6 persen, bahkan berada di atas rata-rata nasional. Ia menilai, pergerakan ekonomi masyarakat terlihat nyata dalam aktivitas harian. Keberadaan dapur MBG turut mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan peternakan. Pemerintah daerah optimistis program tersebut memperkuat daya beli dan produksi masyarakat. Bupati meminta seluruh peserta konsultasi publik memanfaatkan forum tersebut untuk memperkaya substansi RKPD 2027. Ia menekankan, keberhasilan pembangunan hanya dapat tercapai melalui perencanaan matang dan partisipatif. Kepala Bappeda Lombok Timur, M Zaidar Rohman menjelaskan, konsultasi publik menjadi tahapan krusial dalam memastikan RKPD 2027 berkualitas dan selaras dengan perencanaan provinsi maupun pusat. Dokumen ini juga merupakan turunan dari RPJPD dan RPJMD 2025–2029, di mana tahun 2027 menjadi tahun ketiga implementasi. “Hasil konsultasi publik ini akan menjadi acuan dalam Musrenbang tingkat kabupaten untuk menyempurnakan rancangan RKPD 2027,” jelasnya. (*)