Mataram (NTBSatu) – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menekan angka stunting masih menghadapi tantangan.
Berdasarkan hasil evaluasi terakhir Pemerintah Provinsi NTB, prevalensi stunting di Kota Mataram berada di angka 6,57 persen atau lebih dari 1.100 jiwa. Capaian tersebut kembali diuji setelah ditemukan empat kasus baru stunting.
Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Mataram, H. M. Carnoto mengatakan, temuan tersebut berasal dari rilis terbaru yang pemerintah daerah terima.
“Angka stunting Mataram 6,57 persen, namun ada tambahan empat kasus baru,” ujarnya, Selasa, 10 Februari 2026.
Meski demikian, Carnoto menegaskan secara regional Kota Mataram masih mencatatkan angka stunting terendah di NTB. ‘
Kondisi ini menunjukkan strategi penanganan yang Pemkot Mataram jalankan selama ini berada pada jalur yang tepat. “Daerah lain ada yang temuan kasus barunya sampai ratusan. Kita hanya empat,” katanya.
DP2KB, lanjut Carnoto, tetap memaksimalkan langkah pencegahan dengan fokus pada Keluarga Berisiko Stunting (KRS).
Tujuannya agar kelompok tersebut tidak melahirkan anak dengan kondisi stunting. Salah satu intervensi adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) B3 yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD.
Menurutnya, peran penyuluh keluarga berencana menjadi kunci agar bantuan gizi benar-benar tepat sasaran. “Sasarannya harus jelas, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi. Jika kelompok B3 ditangani dengan baik, potensi stunting bisa dicegah,” jelas Carnoto yang juga berlatar belakang kesehatan masyarakat.
Ia menambahkan, program MBG B3 sejalan dengan prinsip pencegahan stunting pada 1.000 hari pertama kehidupan. Intervensi sejak masa kehamilan sangat menentukan tumbuh kembang anak.
Meski jumlah anak stunting masih di atas seribu jiwa, Pemkot Mataram tetap memasang target ambisius, nol persen stunting. Carnoto memastikan, proses penurunan angka stunting masih berjalan sesuai rencana.
