Mataram (NTBSatu) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram, terus memaksimalkan sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) parkir tahun 2026 sebesar Rp18,5 miliar.
Berdasarkan data aplikasi Si Jukir, realisasi hingga 4 Maret 2026 tercatat Rp1.664.821.950 atau 9,00 persen dari target. Rinciannya, Januari menyumbang Rp841.484.625 (4,55 persen), Februari Rp750.543.525 (4,06 persen), dan hingga 4 Maret, Maret baru Rp72.793.800 (0,39 persen).
Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin mengakui, capaian tersebut masih jauh dari target tahunan. Namun ia menegaskan strategi yang pihaknya tempuh bukan dengan menaikkan beban setoran juru parkir (jukir), melainkan memperkuat sistem pengawasan digital.
“Target kita Rp18,5 miliar. Sekarang baru 9 persen. Artinya masih panjang perjalanan kita,” ujarnya, Rabu, 4 Maret 2026.
Menurutnya, momentum Ramadan memang memicu lonjakan kendaraan, terutama menjelang berbuka puasa. Namun, ia menilai peningkatan itu tidak stabil sepanjang hari.
“Ramadan ini polanya berubah. Pagi sampai siang itu sepi, bahkan turun drastis. Nanti sore menjelang buka baru menumpuk, malam juga ramai. Jadi tidak bisa dihitung rata,” jelasnya.
Ia menegaskan, Dinas Perhubungan Kota Mataram tidak akan serta-merta menaikkan target setoran hanya karena ada peningkatan musiman. “Sudah saya sampaikan berkali-kali, target itu tidak bisa diubah per bulan. Kalau kita naikkan sekarang, nanti setelah Lebaran siapa yang turunkan? Ini musiman,” tegas Zulkarwin.
Minta Optimalkan Penggunaan QRIS
Sebagai langkah konkret, ia menginstruksikan seluruh Koordinator Lapangan (Korlap) untuk mengoptimalkan penggunaan QRIS di lapangan. “Saya minta QR Code itu benar-benar dikalungkan ke jukir. Harus aktif ditawarkan ke pengguna parkir,” katanya.
Menurutnya, sistem non-tunai menjadi instrumen utama untuk mencegah kebocoran PAD. “Kalau bayar lewat QRIS, uangnya langsung masuk ke rekening kas daerah. Kita bisa pantau real-time. Itu yang kita amankan,” ujarnya.
Zulkarwin juga mengingatkan, lonjakan kendaraan selama Ramadan harus berimbang dengan pengawasan yang ketat. “Mau ramai atau tidak, potensi itu harus tercatat. Jangan sampai ramai tapi PAD tidak bergerak,” tandasnya.
Selain penguatan sistem pembayaran, pihaknya turut menerjunkan personel untuk pengaturan lalu lintas di sejumlah titik rawan seperti Jalan Majapahit, Jalan Panji Tilar, hingga kawasan Eks Bandara Selaparang. “Kita turunkan satu regu setiap hari. Kurang lebih 20 personel untuk bantu pengaturan di titik-titik padat,” katanya.
Ia berharap optimalisasi QRIS dan pengawasan lapangan bisa mendongkrak realisasi pendapatan pada bulan-bulan berikutnya. “Kita tidak mau euforia sesaat. Yang kita kejar itu konsistensi sampai akhir tahun supaya target Rp18,5 miliar bisa tercapai,” tambahnya. (*)
