Lombok Barat (NTBSatu) – Selain Pemprov NTB, penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) juga dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) dan Sumbawa. Dalam teknis pelaksanaannya, dua daerah juga memberlakukan promosi dan mutasi serta demosi. Pengamatan sejumlah pihak, tak memicu kegaduhan yang berlebihan.
Pada pelantikan dan pengukuhan pejabat eselon III dan IV Pemkab Lobar pada Jumat, 6 Februari 2026, Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha alias UNA juga selalu menekankan kepada 136 pejabat yang terkena mutasi, untuk selalu lapang dada dan tetap menjaga profesionalisme.
“Asesmen kita murni melihat kapasitas dan kinerja. Tidak ada faktor lain. Rotasi dan mutasi itu hal biasa dalam birokrasi. Sehingga, mutasi tidak boleh menjadi alasan untuk menurunnya kualitas kinerja bapak ibu sekalian,” ujar UNA dalam sambutannya.
Secara keseluruhan, perubahan SOTK Pemkab Lombok Barat dikatakan berhasil karena pemimpin daerah sangat mengedepankan transparansi. Subjektifitas dikesampingkan dan fokus penilaian hanya secara objektif terhadap kinerja individual.
Kepala BKDPSDM Lombok Barat, Baiq Mustika Dwi Adni juga menjelaskan, seluruh proses mutasi SOTK Pemkab Lobar selalu melalui mekanisme resmi dan terintegrasi dengan sistem Integrated Mutasi (IMUT).
“Jadi kita memang sesuai potensi dan kompetensi dari masing- masing individu. Melalui job fit dan proper test yang sesuai dan transparan,” ujar Mustika usai pelantikan.
