SOTK Lobar dan Sumbawa Tanpa Gejolak
Apresiasi DPRD Sumbawa
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa, H. M. Berlian Rayes memberikan apresiasi terhadap tata kelola birokrasi di lingkungan Pemkab Sumbawa.
Ia menilai, Sistem Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta penerapan sistem meritokrasi di Sumbawa sejauh ini berjalan stabil dan sesuai koridor aturan yang berlaku.
Menurut Berlian, pelaksanaan SOTK di Sumbawa tidak menunjukkan kendala yang berarti. Hal ini terlihat dari proses mutasi pejabat yang dinilai minim gejolak dan tetap mengedepankan standar operasional yang normal.
”Kalau kami melihat SOTK yang berlaku di Sumbawa ini berjalan baik sesuai aturan main. Dalam perjalanan mutasi dan segala macam juga tidak terlalu bergejolak. Memang tidak ada yang sempurna, tapi masih pada standar yang normal,” ujar Berlian kepada NTBSatu, Senin, 9 Februari 2026.
Terkait penerapan sistem meritokrasi atau penilaian berbasis kemampuan, Berlian memandang sistem tersebut sudah mulai bekerja secara efektif. Meski demikian, ia mengakui adanya masa transisi bagi sejumlah pegawai atau pejabat yang baru menempati pos-pos strategis. Ia optimis proses adaptasi tersebut tidak akan memakan waktu lama.
“Mungkin masih ada kekurangan karena ada pejabat baru yang masih mencari pola. Saya kira proses adaptifnya cukup lima bulan untuk bisa segera running sesuai harapan Bupati,” tambahnya.
Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini juga menyoroti pentingnya inovasi profiling ASN dan penggunaan aplikasi E-Kinerja yang telah diterapkan Pemkab Sumbawa. Menurutnya, langkah ini sangat positif untuk memantau performa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga tingkat Kepala Bidang (Kabid).
Digitalisasi ini, lanjut Berlian, selaras dengan gaya kepemimpinan Bupati Sumbawa yang menuntut respons cepat dan tepat dalam melayani masyarakat.
”Di Pemkab Sumbawa, pegawai dituntut melek teknologi. Bupati ingin keputusan diambil secara cepat. Tidak perlu selalu rapat formal, koordinasi bisa melalui Zoom atau virtual berdasarkan laporan OPD. Ini langkah positif untuk mempercepat penyelesaian masalah di lapangan,” katanya. (Zani/11)



