Meritokrasi Sumbawa Lewat Tiga Evaluasi
Pemkab Sumbawa juga menerapkan SOTK dan mampu mengeksekusi sejumlah program strategis tanpa diikuti dengan kegaduhan. Hasil seleksi benar benar mempertimbangkan kapasitas, mengabaikan subjektivitas.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Budi Prasetiyo menegaskan, terdapat tiga model evaluasi utama yang kini menjadi fondasi dalam menjalankan sistem pemerintahan di Sumbawa.
Ketiga aspek tersebut meliputi evaluasi kelembagaan, evaluasi kinerja yang berkaitan dengan proses bisnis (business process), serta evaluasi penataan aparatur. Menurut Sekda Budi, ketiga elemen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun birokrasi yang sehat.
“Tiga hal ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah sistem yang namanya meritokrasi. Tidak bisa dipisahkan satu per satu, karena ketiganya membentuk sebuah pola system thinking dalam menjalankan pemerintahan,” ujar Budi.
Ia menjelaskan, evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana efektivitas kinerja lembaga dan efisiensi proses bisnis di lingkungan Pemkab Sumbawa.
Selain itu, kinerja aparatur juga dipantau secara ketat melalui mekanisme profiling Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia mengatakan, Pemkab Sumbawa telah memetakan (profiling) 602 aparatur. Pemetaan ini menyasar pejabat di tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), administrator, hingga pengawas.
”Kami menyediakan data potensi dan kompetensi ASN secara akurat. Hasil profiling ini mengelompokkan aparatur ke dalam sembilan profil manajemen talenta. Kami menargetkan kolam kesembilan bagi SDM yang memiliki potensi, kompetensi, dan manajerial paling berkualitas,” ujar Budi kepada NTBSatu, Selasa, 20 Januari 2026.
Budi meyakini sistem ini mempermudah proses penetapan karier aparatur. Selain menjalankan manajemen talenta, Pemkab Sumbawa juga tetap memberlakukan mekanisme seleksi terbuka untuk JPT serta uji kompetensi bagi pejabat eselon III.
Langkah strategis ini dilakukan melalui kerja sama erat dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi penguatan manajemen talenta di Kabupaten Sumbawa.
“Sumbawa cukup lengkap dalam melakukan evaluasi ini bersama BKN. Saya pikir ini menjadi penguat agar implementasi manajemen talenta kita menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya,” katanya.
Dengan penerapan pola pikir sistem ini, Pemkab Sumbawa optimistis dapat mencetak birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan berbasis kompetensi demi pelayanan publik yang lebih maksimal.
Selain membenahi internal ASN, Budi menjelaskan, Pemkab Sumbawa juga menerapkan budaya koordinasi baru melalui Rapat Koordinasi (Rakor) setiap hari Selasa. Budi memperkenalkan inovasi ini dengan nama Rakor 3W (What, Who, When).
”Bupati menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah dan camat agar melaporkan progres kinerja, serapan anggaran, serta kendala lapangan setiap minggu. Melalui Rakor 3W, kami memastikan siapa mengerjakan apa dan kapan tugas tersebut selesai,” jelas Sekda.
Pemkab Sumbawa menerapkan prinsip KISS (Komunikasi, Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi) dalam sistem ini. Menariknya, inovasi ini memungkinkan para camat melaporkan kondisi wilayah langsung dari kantor masing-masing tanpa harus menempuh perjalanan ke pusat kota.
”Kami memangkas biaya dan waktu melalui koordinasi digital ini. Selama masa pemerintahan Jarot-Ansori, pola ini telah menjadi budaya kerja baru yang lebih efektif. Ke depan, kami akan memperkaya cakupan bahasan pada program-program strategis daerah,” katanya.
