PAD Listrik Anjlok di Tengah Konsumsi Naik, DPRD Lobar Pertanyakan Data dan Kinerja PLN
Kritisi Tingginya Pembayaran PJU
Selain sisi penerimaan, DPRD juga mengkritisi tingginya pengeluaran daerah untuk pembayaran listrik Penerangan Jalan Umum (PJU). Dari potensi PBJT Tenaga Listrik sekitar Rp35 miliar per tahun, Pemkab Lombok Barat harus mengeluarkan biaya sekitar Rp20 miliar untuk pembayaran PJU ke PLN.
“Secara hitung-hitungan, masih ada selisih sekitar Rp12 miliar yang seharusnya bisa untuk pembenahan PJU di seluruh wilayah Lombok Barat,” jelas Abubakar.
Data Dinas Perhubungan menunjukkan, dari sekitar 14 ribu titik PJU, baru sekitar 3.745 titik yang telah dimeterisasi dengan biaya listrik sekitar Rp300 juta per bulan. Sementara itu, lebih dari 11 ribu titik lainnya belum bermeter dan tetap harus Pemkab biayai dengan nilai mencapai sekitar Rp16,4 miliar per tahun.
DPRD Lobar merekomendasikan percepatan meterisasi PJU, penggantian lampu konvensional ke LED. Serta, penyusunan basis data PJU yang akurat sebagai dasar pembayaran ke PLN.
Rekomendasi ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan APBD 2027 mendatang. “Ini bukan soal mencari kesalahan, tapi memastikan tata kelola listrik daerah ini adil dan masuk akal, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran,” tutup Abubakar. (Zani)
