Prabowo Bertemu Mantan Menlu dan Wamenlu di Istana, Bahas Strategi Diplomasi hingga Board of Peace
Jakarta (NTBSatu) – Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan Menteri Luar Negeri (Menlu), mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), akademisi, serta pimpinan Komisi I DPR ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.
Pertemuan tersebut membahas arah dan strategi politik luar negeri Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.
Sejumlah tokoh diplomasi tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sejak siang hari. Di antaranya, Mantan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Marty Natalegawa, Alwi Shihab.
Kemudian, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal. Hadir pula perwakilan pimpinan Komisi I DPR RI.
Dalam diskusi tertutup itu, Prabowo memaparkan garis besar kebijakan diplomasi Indonesia sekaligus menyerap masukan dan pandangan dari para diplomat senior.
Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk memastikan kebijakan luar negeri Indonesia tetap adaptif dan relevan dengan tantangan global.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menyampaikan, Presiden menekankan pentingnya diplomasi yang berorientasi pada hasil nyata bagi bangsa.
“Presiden menjelaskan setiap diplomasi luar negeri yang beliau lakukan selalu mengutamakan pencapaian yang konkret untuk bangsa Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resminya di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Rabu, 4 Februari 2026.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas sejumlah capaian diplomasi Indonesia. Mulai dari keikutsertaan Indonesia dalam BRICS hingga kebijakan tarif dagang nol persen dengan 27 negara Uni Eropa.
Tegaskan Peran Indonesia di Board of Peace
Selain itu, kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi sebagai salah satu contoh konkret hasil diplomasi pemerintah. Forum tersebut juga menyinggung keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace.
Prabowo menegaskan, posisi Indonesia dalam forum tersebut bersifat tidak tetap dan dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai dengan kepentingan nasional.
Terkait komitmen dana sebesar 1 miliar dolar AS untuk rekonstruksi Gaza, kontribusi tersebut tidak bersifat wajib. Indonesia disebut berada dalam kelompok tujuh negara Islam lain, termasuk Arab Saudi dan Turki, yang terlibat dalam inisiatif tersebut.
Menurut Prabowo, langkah ini agar Indonesia dapat berperan langsung dalam upaya meredakan konflik di Palestina. Tidak sekadar hadir dalam forum-forum resmi internasional.
Diskusi bersama para diplomat senior ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga agar kebijakan luar negeri Indonesia tetap selaras dengan kepentingan nasional, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (*)
