Saat TPP ASN Pemprov NTB Belum Dibayar, Pejabat Ramai-ramai Tuntut Tambahan Pendapatan Rp844 Miliar
TPP ASN Pemprov NTB Belum Dicairkan
Sebelumnya, TPP ASN lingkup Pemprov NTB, belum juga cair hingga akhir Januari 2026. Padahal dalam kondisi normal, TPP biasanya dicairkan pada pekan ketiga setiap bulan. Salah satu alasan belum dicairkan TPP tersebut, karena masih terkendala persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Setiap TPP harus mendapat persetujuan Mendagri dulu. Sekarang tanya Biro organisasi sudah ndak keluar persetujuan itu,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi NTB, Nursalim, Jumat, 30 Januari 2026.
Nursalim menyampaikan, secara keseluruhan besaran TPP ASN Pemprov NTB lebih dari Rp200 miliar. Namun berapa besar TPP per orang, ia tidak membeberkannya. Hanya saya ia menyebutkan, nilainya tetap sama dengan tahun sebelumnya.
“Tidak ada kenaikan, tetap nilainya. Tetap sama dengan tahun sebelumnya,” tegasnya.
Mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB ini menegaskan, anggaran untuk pembayaran TPP sudah tersedia. Tinggal pencairan, setelah ada persetujuan dari Kemendagri.
“Setelah keluar (persetujuan Kemendagri) itu langsung diproses,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ahmadi menyebutkan, pihaknya sudah menandatangani seluruh dokumen untuk pencairan TPP dan sudah diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Biro Organisasi sudah menandatangani semua berkas, kami sudah serahkan ke BKD,” kata Ahmadi kepada NTBSatu, Minggu, 1 Februari 2026.
Ia tak menampik, keterlambatan pencairan TPP ASN ini karena harus menunggu persetujuan sejumlah dokumen penunjang dari Kemendagri. “Jadi memang semuanya belum keluar (TPP nya),” kata Ahmadi.
Beberapa persyaratan yang harus diajukan adalah laporan keuangan serta pemenuhan Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK). Termasuk, diterbitkannya surat keputusan (SK) Gubernur NTB tentang TPP.
“Karena ada persyaratan yang harus dilaporkan ke Kemendagri. Salah satunya harus ada SK Gubernur tentang TPP, jadi sekarang sedang dalam pembahasan,” ungkapnya.
Normalnya, lanjut dia, TPP harusnya cair sekitar pada pekan ketiga. Namun di awal tahun seperti ini, Ahmadi menyebut, kasus seperti ini wajar dan memang kerap terjadi keterlambatan.
“Tapi memang biasanya awal tahun kita terima awal Februari atau Maret. Bakal dirapel. Jadi tidak ada jatah TPP yang hilang,” ujarnya. (*)
