Pemprov NTB Tegaskan IPR Bukan Sekadar Izin, tapi Soal Lingkungan dan Keselamatan

Mataram (NTBSatu) - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat jatah mengelola sebanyak 16 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa. Pengelolaan WPR ini akan oleh koperasi. Dari 16 blok, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB baru mengeluarkan satu izin operasi. Yakni di Blok Lantung, Kabupaten Sumbawa, sebagai proyek percontohan (pilot project). Sehingga, masih tersisa 15 blok WPR menunggu persetujuan. Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik menegaskan, alasan Pemprov NTB belum mengeluarkan izin tersebut, karena tidak dapat tergesa-gesa. Ada banyak hal yang harus menjadi pertimbangan. Hal itu ia sampaikan menyusul adanya hearing Asosiasi Pemuda Pertambangan Rakyat (APPR) ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB, terkait belum terbitnya IPR bagi koperasi tambang rakyat. Aka, sapaan Ahsanul Khalik menyebutkan, Pemprov NTB menghargai langkah APPR sebagai bagian dari mekanisme demokrasi. Serta, kontrol publik terhadap pelayanan pemerintah. “Pemerintah menghormati hearing yang dilakukan APPR, itu bagian dari hak warga negara. Kami memandangnya sebagai bentuk cinta dengan cara yang berbeda dan bentuk kepedulian terhadap tata kelola pertambangan rakyat,” ujar Aka, Sabtu, 31 Januari 2026. Ia meminta, masyarakat harus memahami langkah yang pemerintah ambil sama sekali bukan menahan izin. Tetapi, ini adalah penataan supaya semua berjalan dengan baik dan dalam koridor yang benar. Menurutnya, langkah tersebut bukan untuk menghambat, melainkan menjadi uji tata kelola agar praktik pertambangan rakyat benar-benar berjalan sesuai prinsip keberlanjutan. “IPR bukan sekedar soal izin. Ini menyangkut lingkungan, keselamatan masyarakat, dan masa depan wilayah. Karena itu, pemerintah tidak ingin gegabah apalagi ugal-ugalan,” kata Aka. Mengedepankan Prinsip Kehati-hatian Aka menegaskan, dalam hal menerbitkan IPR, Pemprov NTB akan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sehingga, tidak ada pihak lain yang rugi. Sebab, pengelolaan yang salah akan berdampak pada kerusakan lingkungan. “Mari kita belajar dari dampak yang membuat masyarakat menderita selama ini, kita lihat dan rasakan sendiri bagaimana pengalaman masa lalu menjadi pelajaran penting,” ujarnya. “Berbagai bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah NTB, seperti banjir dan tanah longsor, disebut tidak lepas dari pengelolaan kawasan hutan dan pertambangan yang kurang hati-hati,” tambahnya. Ketika intensitas hujan meningkat, lanjut Aka, kawasan yang tidak tertata dengan baik menjadi rentan terhadap bencana. Karena itu, Pemprov NTB memilih bersikap ekstra hati-hati agar kebijakan hari ini tidak menimbulkan persoalan baru di masa depan. “Sekali salah dalam menerbitkan izin, dampaknya bisa bertahun-tahun. Pemerintah tidak ingin dikenang sebagai pihak yang meninggalkan masalah bagi generasi berikutnya,” ujarnya. Selektif Berbasis Dokumen Pemprov NTB akan selektif dan semua berbasis dokumen, sebelum mengeluarkan izin operasi. “Terkait ini Pak Gubernur, telah meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memproses permohonan IPR secara selektif dan berbasis kelengkapan dokumen,” ungkpanya. Salah satu perhatian utama adalah dokumen lingkungan dan rencana reklamasi pascatambang. Pemprov NTB menilai, tanpa jaminan pemulihan lingkungan, penerbitan izin justru berisiko menimbulkan konflik sosial dan kerusakan ekologis. Selain aspek teknis, Pemprov NTB saat ini juga tengah menyelesaikan dua Peraturan Daerah (Perda) yang akan menjadi fondasi tata kelola pertambangan rakyat. Yaitu, Perda penarikan retribusi pertambangan dan Perda tata kelola pertambangan rakyat (WPR/IPR). Perda tersebut mengatur mekanisme retribusi dan tata kelola WPR/IPR, agar pengelolaan tambang rakyat memiliki kepastian hukum dan standar yang jelas. “Yang ingin dibangun adalah sistem. Tanpa dasar hukum dan tata kelola yang kuat, izin justru berpotensi disalahgunakan dan kita tidak menginginkan hal itu,” kata Aka. Pemprov NTB menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Pemerintah Pusat yang membuka akses WPR bagi masyarakat lingkar tambang. Namun, pemerintah daerah menilai WPR dan IPR tidak boleh hanya sebagai legalisasi tambang ilegal. WPR/IPR sebagai instrumen untuk memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan, memastikan manfaat ekonomi terlebih dahulu oleh warga sekitar rasakan, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Jadi Temuan BPK Pemprov juga menekankan pentingnya penguatan perangkat daerah dan fungsi pengawasan. Hal ini menyusul berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang selama ini menunjukkan lemahnya pengawasan menjadi pintu masuk penyimpangan di sektor pertambangan. “Saya tegaskan, Pemprov NTB memastikan proses penerbitan IPR tetap berjalan, namun dilakukan bertahap, terukur, dan bertanggung jawab,” tuturnya. Pemprov NTB menegaskan, kebijakan IPR tambang rakyat bukan semata soal Penerimaan Asli Daerah (PAD), melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola pertambangan yang adil dan berkelanjutan. Karena itu, regulasi daerah yang kuat harus menopang penerbitan IPR, memastikan kesejahteraan masyarakat lingkar tambang berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah menekankan, pertambangan rakyat hanya akan didorong jika memberi manfaat sosial nyata hari ini, tanpa mengorbankan masa depan lingkungan NTB. "Tegasnya adalah tujuan akhirnya bukan sekedar menerbitkan izin, tetapi memastikan pertambangan rakyat benar-benar membawa kesejahteraan dan tidak merusak masa depan lingkungan NTB," tutup Aka. (*)