Ayah Minta Keringanan Hukuman Anak Bakar Ibu Kandung, Ahli Tegaskan Ikatan Keluarga Justru Memperberat

Mataram (NTBSatu) - Pergumulan emosional menyelimuti Edi Herman, suami korban pembunuhan ibu kandung sekaligus ayah kandung terduga pelaku, Bara Primario. Edi menyampaikan, permohonan keringanan hukuman bagi anaknya yang terjerat perkara pembunuhan terhadap ibu kandung sendiri. “Harapan saya itu, kalau bisa dikasih keringanan karena kan keluarga sendiri, ibunya sendiri. Walaupun (hukum) tetap berjalan,” ungkap Edi, mengutip Koran Lombok pada Kamis, 29 Januari 2026. Ia menambahkan, permohonan keringanan tidak bertujuan menghambat proses hukum. Edi mengajukan keringanan hukuman sebagai ungkapan perasaan pribadi seorang anggota keluarga. “Iya, kalau bisa. Karena kan itu orang tuanya sendiri, bukan orang lain,” tambahnya. Selain permintaan keringanan, Edi juga menekankan pentingnya tes psikologi terhadap anaknya. Menurutnya, pemeriksaan kejiwaan perlu berlangsung dengan pendampingan keluarga karena perkara ini sudah memasuki tahap sangat serius. “Saya kepingin tes psikologis. Yang pastinya bisa dicekkan psikologis dulu, tapi didampingi sama keluarga. Karena saya sudah berkali-kali menasihati dia, masih seperti itu, bahkan terjadi seperti ini. Ini sudah fatal sekali,” ucapnya. Ikatan Keluarga Justru Perberat Hukuman Akademisi Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram (Unram), Dr. Syamsul Hidayat memberikan penjelasan terkait keinginan ayah pelaku untuk meminta keringanan hukuman. Ia menilai, tindak pembunuhan terhadap ibu kandung dengan upaya pembakaran jasad termasuk kejahatan ekstrem. “Terkait kasus anak yang membunuh ibunya, kemudian membakar untuk menghilangkan jejak, ini kan termasuk kejahatan yang ekstrem,” ungkap Syamsul kepada NTBSatu, Jumat, 30 Januari 2026. Ia menambahkan, hukum pidana mengenal asas Strafverhoging Gronden atau asas pemberatan pidana. Asas ini memberi ruang bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman lebih berat dari ancaman pidana dasar, terutama ketika pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban. Syamsul menegaskan, perkembangan hukum pidana nasional juga telah mengatur secara jelas mengenai pemberatan hukuman dalam kasus pembunuhan terhadap anggota keluarga inti. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Ia menyebut, Pasal 458 Ayat (2) KUHP baru secara tegas mengatur pemberatan hukuman apabila korban pembunuhan merupakan ayah, ibu, suami, istri, atau anak. Dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara, pelaku berpotensi menghadapi hukuman hingga 20 tahun. Oleh karena itu, Syamsul menilai permohonan keringanan hukuman yang mendasarkan alasan hubungan keluarga tidak memiliki dasar hukum yang kuat. “Jadi, tidak tepat diberikan keringanan hukuman terhadap seorang anak yang membunuh ibunya. Apalagi dengan karakter kasus dengan modus operandi usai dibunuh, dibuang mayatnya, kemudian dibakar untuk menghilangkan jejak,” tegasnya. Bertentangan dengan Moral Seorang Anak Ia juga menekankan, tindakan pembunuhan terhadap ibu kandung bertentangan langsung dengan kewajiban hukum dan moral seorang anak. “Anak itu punya kewajiban melindungi ibunya, menjaga, merawat, dan memberikan kasih sayang,” ucap Syamsul. Ketika kewajiban tersebut dilanggar melalui tindak pidana, kondisi tersebut menjadi faktor yang semakin memberatkan hukuman. Syamsul menegaskan, hubungan darah tidak pernah menjadi alasan pemaaf dalam hukum pidana. Sebaliknya, relasi keluarga justru memperkuat alasan pemberatan hukuman, baik secara teori maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Justru kejahatan yang dilakukan terhadap seseorang yang ada hubungan keluarga itu menjadi alasan pemberatan secara teori dan aturannya juga ada,” tutupnya. (*)