Perbaiki Tata Kelola Pariwisata
Ia melihat, kondisi ini sebagai kesempatan memperbaiki tata kelola sektor pariwisata secara menyeluruh. Khususnya, terkait mekanisme kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak ketiga.
Dengan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif, DPRD berharap pengelolaan pariwisata Lombok Timur ke depan berjalan lebih tertib. Terarah dan memberikan kepastian hukum bagi investor, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam pembangunan pariwisata.
“Ini momen yang sangat bagus untuk memastikan Raperda benar-benar memberikan rasa aman dan kepastian bagi semua pihak,” tegasnya.
Amrul menjelaskan, pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pariwisata saat ini telah memasuki tahap pembahasan pasal demi pasal bersama tenaga ahli dari unsur legislatif dan eksekutif, termasuk dinas teknis terkait. Proses ini untuk merumuskan aturan yang aplikatif dan mampu menjawab persoalan nyata di lapangan.
Sebagai Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur, Amrul menambahkan, pasal-pasal mengenai pola kerja sama pengelolaan kawasan wisata akan dibahas lebih mendalam.
DPRD Lotim menargetkan, regulasi tersebut mampu melindungi hak masyarakat sekaligus memberikan kepastian berusaha bagi investor.
“Kita tidak ingin persoalan seperti ini kembali muncul dan merugikan masyarakat maupun investor. Semua pihak harus terlindungi dan haknya dijamin,” tegasnya. (*)
