Pemkab Lotim Dapat 6 Tuntutan, DPRD akan Pertemukan Kadis dengan Mahasiswa
Lombok Timur (NTBSatu) – Ratusan mahasiswa bersama warga menggeruduk Kantor DPRD Lombok Timur (Lotim) pada Kamis, 25 September 2025.
Mereka menyoroti kebijakan pemerintah daerah dan melayangkan enam tuntutan. Di antaranya, pemerintah melakukan redistribusi tanah untuk petani sekaligus menghentikan alih fungsi lahan produktif.
Kemudian, Pemkab menjalankan program adaptasi krisis iklim melalui reforestasi dan konservasi wilayah pesisir. Penolakan terhadap pembangunan Sekolah Unggulan Garuda Nusantara di kawasan Kebun Raya Lemor.
Lalu, penertiban pembangunan ekstraktif yang marak di Lombok Timur. Pemda segera menutup tambang ilegal dan menyeret pihak yang bertanggung jawab ke ranah hukum.
Terkahir, pemerintah kabupaten ikut terlibat dalam penyerapan hasil panen demi peningkatan kesejahteraan petani.
Salah satu isu yang paling mengemuka adalah rencana pembangunan sekolah unggulan berskala nasional di Lemor. Massa menilai lokasi tersebut terlalu vital karena menyangkut sumber air dan pertanian ribuan warga.
“Kami tidak menolak pendidikan, tapi lokasi Lemor terlalu vital karena menjadi pusat sumber air dan pertanian masyarakat dari Suela hingga Pringgabaya,” ungkap salah seorang koordinator aksi.
Mereka menekankan, pemerintah perlu meninjau ulang keputusan pemanfaatan lahan Kebun Raya Lemor. Menurutnya, keberadaan sekolah bisa mengancam ketahanan pangan warga yang menggantungkan hidup pada pertanian.
“Kami mendesak agar pembangunan sekolah ini di wilayah lain yang tidak memiliki fungsi krusial seperti Lemor,” tegasnya.
Selain menolak pembangunan sekolah, massa juga menuntut penindakan terhadap tambang ilegal dan kehadiran pemerintah dalam menjaga kesejahteraan petani.
“Selain itu, tutup tambang ilegal lalu pelaku diproses hukum. Kemudian pemerintah ikut berpartisipasi mensejahterakan petani, terutama saat musim panen,” tambahnya.
Tanggapan DPRD Lombok Timur
Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, Hasan Rahman menyatakan, pihaknya mendengar aspirasi massa aksi dan berkomitmen untuk mempertemukan mereka dengan para pejabat.
“Suara teman-teman mahasiswa adalah suara hati nurani rakyat. Maka besok ini (Jumat), kalau teman-teman (mahasiswa) bersedia, kita akan pertemukan dengan semua kadis,” jelas Hasan, dengan menandatangani kesepakatan dengan mahasiswa.
Rencana pembangunan SMA Unggulan Garuda Nusantara sendiri mencuat usai kunjungan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada 16 Agustus lalu. Saat itu, Pemerintah Pusat meninjau dokumen sekaligus lokasi untuk sekolah bertaraf nasional itu.
Sekretaris Daerah Lombok Timur, M Juaini Taofik menyebut, pembangunan akan memanfaatkan lahan Kebun Raya Lemor seluas 40 hektare.
Dari total luas, 20 hektare untuk pembangunan SMA Garuda, sementara sisanya tetap berfungsi sesuai peruntukan awal.
Menurut Juaini, survei lapangan sudah dilakukan sebelumnya dan pembahasan teknis bersama organisasi perangkat daerah digelar untuk memastikan pembangunan tidak menyalahi aturan.
Sebagai informasi, SMA Unggulan Garuda Nusantara merupakan sekolah nasional dengan pendanaan penuh dari Pemerintah Pusat dan menerima siswa dari seluruh Indonesia. (*)
