Anggota DPR RI Semprot Trenggono tak Koordinasi Kunjungan ke Aceh: Hargai Kami!
Jakarta (NTBSatu) – Anggota Komisi IV DPR RI, Teuku Abdul Khalid meluapkan kekecewaannya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Sebab, ia tidak mendapat informasi mengenai kunjungan kerja Kementerian Kelautan Perikanan ke Aceh Tamiang beberapa waktu lalu.
Teuku menilai, ia seharusnya mendapat pemberitahuan sebagai bentuk penghormatan dan koordinasi anatrmitra kerja. Terlebih, sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan tersebut.
“Pak Menteri, mungkin bapak kemarin turun, saya lihat di media. Saya juga di Aceh, tapi bapak juga tidak kasih tahu saya, sehingga saya juga tidak tahu bapak di mana. Kemudian saya lihat bapak turun, alhamdulillah. Tolong hargai kami dikit,” ujarnya dalam rapat kerja pemulihan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan pascabencana Sumatra bersama Komisi IV DPR RI, mengutip tayangan YouTube TVR Parlemen, Kamis, 15 Januari 2026.
Ia menegaskan, Komisi IV DPR RI merupakan mitra kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga seharusnya ada koordinasi, terutama saat menteri melakukan kunjungan ke daerah. Menurut Teuku, tanpa adanya pemberitahuan, anggota DPR di daerah kerap kesulitan menjawab pertanyaan masyarakat.
“Tolong hargai kami. Waktu turun, ngomong saja, apa salahnya? Masa turun menteri di sana, kami kayak kucing kurap, ditanya masyarakat, kami tidak tahu jawab,” kata anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra ini.
Dorong Pemerintah Perkuat Komunikasi
Teuku juga meminta KKP untuk menginformasikan berbagai langkah dan bantuan di Aceh Tamiang. Ia menilai, komunikasi yang baik akan memperkuat sinergi antara kementerian dan DPR sebagai mitra kerja.
“Saya mohon, dan perlu dipahami, kami mitra. Kalau bapak rusak, kami rusak. Di saat bapak kasih bantuan, kasih tahu kami. Di saat bapak bagus di lapangan, kami bangga sebagai mitra,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar kejadian serupa tidak terulang kembali, seraya menekankan pentingnya kebersamaan antara Komisi IV DPR dan KKP. Menurut Teuku, Komisi IV turut menanggung beban politik ketika kementerian mitranya menghadapi persoalan.
“Kalau kementerian Komisi IV rusak, kami sebagai anggota Komisi IV merasa beban. Percaya itu, tidak munafik ini,” tegasnya.
Respons Trenggono
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan permohonan maaf karena tidak sempat berkoordinasi dengan anggota DPR setempat.
Ia mengaku kondisi saat itu cukup panik, karena KKP tengah membangun kampung nelayan dan merencanakan sejumlah program di Aceh Tamiang, sekaligus harus merespons situasi pascabencana.
“Kami juga panik, sejujurnya. Kami rapat dengan wamen dan jajaran eselon I, apa yang harus dilakukan? Yang kita pikirkan adalah apa yang bisa kita berikan pada saat kejadian itu,” ujar Trenggono.
“Kami mohon izin, mohon maaf, bukan narsis, tetapi kami pertama yang bisa tembus ke Aceh Tamiang. Sekali lagi, kami memohon maaf tidak memberi kabar soal itu,” tambahnya. (*)
